MOSAIK BORNEO

Penduduk Wawonii Menolak Tambang dan Intimidasi

2008-11-10T12:26:00.000-08:00

Dipulau Wawonii terdapat 6 perusahaan pertambangan yang mendapat prijinan dari Bupati Konawe, yaitu; 1) PT. Bumi Konawe Minning (PT. BKM). 2) PT. Konawe Bhakti Pratama (PT. KBP) 3) PT. Gema Gresia Perdana (PT. GGP) 4) PT. Derawan Pasir Berjaya Minning (PT. DPBM) 5) PT. Mineral Energi Indo. (PT. MEI) 6) PT. Antam Tbk, yang bergerak dibidang pertambangan Nikel, Pasir besi, cromit dan Emas. Dengan bermodalkan izin ini, investor langsung masuk di Wawonii tanpa adanya koordinasi dan atau sosialisasi dengan masyarakat Wawonii yang berdomisili di pulau Wawonii. Dugaan kuat masyarakat keterlibatan pengurus Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Wawonii mulai dari camatnya sampai dengan kepala desa, dan bahkan kapolsek serta koramil setempat.

Operasi 6 perusahaan pertambangan ini mengancam dan bahkan telah merusak sumber-sumber agraria penduduk seperti; kebun kelapa, kebun cengkeh, kebun jambu mete, kebun pala, kebun merica, hutan wawonii dan sumber air bersih yang digunakan penduduk akan musnah di wilayah Pulau Kecil Wawonii. Aktivitas tambang sudah dimulai di 23 Desa di 4 Kecamatan Pulau Wawonii dan sebagian besar wilayah Desa Mosolo, Rorko-roko, Nambo Jaya, Lampe Api, Batu Mea, Bobolio, dlsb. Sumber-sumber kekayaan alam ini merupakan menopang kehidupan masyarakat 28.544 jiwa di Pulau Wawonii, untuk kepentingan ekonomi keluarga, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Saat ini sudah mulai terancam dan bahkan dirusak oleh aktivitas perusahaan, yang berakibat pada hilangnya mata pencaharian, pendapatan penduduk menurun (bahkan hilang) daya beli berkurang, anak terancam putus sekolah, fenomena gizi buruk dan pencemaran sungai pesisir lau akan terjadi yang membawa dampak pada kehidupan ekonomi nelayan dan ekosistem pesisir laut Wawonii.

Ada upaya intimidasi terhadap masyarakat yang menolak kehadiran Tambang di Pulau Wawonii yang dilakukan oleh Oknum Aparat TNI setempat (Babinsa) dan Polisi atas kerjasama dengan pihak Perusahaan Tambang. Tekanan-tekanan ini membuat keresahan dan rasa ketakutan warga atas tindakan intimidasi, ini merupakan salah satu bentuk terjadi pelanggaran Hak-Hak Azasi Manusia yang terjadi atas kehadiran Investasi Tambang. Salah satu Contoh warga Mosolo, Roko-roko telah di tekan oleh aparat Polisi dan TNI.

Menolak rencana kerja 6 perusahaan tambang yaitu 1) PT. Bumi Konawe Minning (PT. BKM). 2) PT. Konawe Bhakti Pratama (PT. KBP) 3) PT. Gema Gresia Perdana (PT. GGP) 4) PT. Derawan Pasir Berjaya Minning (PT. DPBM) 5) PT. Mineral Energi Indo. (PT. MEI) 6) PT. Antam Tbk, yang akan bekerja di luas areal + 137. 347 hektar untuk pertambangan, karena aktivitas pertambangan akan mengancam 28.600 jiwa baik secara langsung maupun tidak langsung, karena berada di atas kebun, tanah, sumber air bersih dan hutan sumber kehidupan masyarakat Pulau Wawonii..

Menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi yang dilakukan perusahaan melalui aparat Polisi dan TNI yang ditterjunkan ke lapangan (pulau Wawonii) dengan alasan untuk mengamankan aktivitas pertambangan. Pemerintah (Bupati Konawe, Gubernur Sulawesi Tenggara dan Menteri Pertambangan) segera mencabut ijin ke 6 perusahaan tambang di Pulau Wawonii, karena akan mengancam hancurnya sumber-sumber kehidupan 28.544 jiwa penduduk Pulau Wawonii dengan segala potensi sumberdaya alamnya. Upaya penyelamatan Pulau Wawonii dilakukan dengan cara mencabut ijin dan mengembangkan potensi sumberdaya lokal dan sumberdaya manusia Pulau Wawonii agar dapat memberikan kontribusi yang lebih baik diluar pertambangan.[kws-9November2008]

Tambang Besar Kebijakan Buruk Bagi Wawonii

2008-11-10T12:22:00.000-08:00

Selama empat hari berada di pulau kecil Wawonii rasa senang dapat belajar bersama masyarakat dan para mahasiswa komunitas Wawonii. Pulau ini sebuah pulau kecil yang berada di luar wilayah teluk Kendari, memiliki luas 82 km persegi, dengan pemandangan yang cukup indah, Wawonii dikenal sebagai penghasil kopra, cengkeh, pala, merica dan kekayaan laut lainnya seperti rumput laut, ikan serta kerang-kerangan. Penduduknya kurang lebih 28.544 jiwa yang terbagi kedalam 5 kecamatan terdiri dari 50 desa.

Dulu pada saat dikenal pertama kali Wawonii hanya ada 3 desa induk, sekitar tahun 1920an, tetapi perkembangan penduduk dan pembukaan lahan perkebunan dan pertanian di Wawonii sudah mencapai 50 desa. Sungguh perkembangan luar biasa. Secara admisnitrasi Wawonii masuk kedalam Kabupaten Konawe, perkembangan yang cepat serta pertumbuhan ekonomi yang membaik, Wawonii menuntut pemekaran menjadi kabupaten mandiri. Sumber-sumber agraria dari puncak gunung sampai dasar laut, ketika dihitung oleh para peserta lokakarya pelatihan pengorganisasian masyarakat Wawonii, penjualan hasil sumber-sumber alam berupa kebun, hasil laut secara perkiraan mencapai 225,7 miliar per tahun, artinya, sumbangan Wawonii ke Pemerintah kabupaten melalui pajak langsung dan tidak langsung mencapai 22,6 Miliar pertahun. Ini angka sungguh luar biasa besarnya. Bila saja angka sumbangan ini dikembalikan kepada Wawonii setiap tahunnya 50% dari jumlah total, maka pertumbuhan inrfastrukturnya akan lebih cepat dan membaik.

Sudah hampir dua tahun lebih penduduk pulau Wawonii di resahkan oleh kehadiran investasi tambang besar. Setidaknya Bupati Konawe mengeluarkan sebanyak 6 perijinan pertambangan besar seperti; Nikel, Pasri besi, Cromm dan Emas. Tentu saja kehadiran ini mendapat tantangan besar dari penduduk Wawonii yang sudah memiliki sumber-sumber penghidupan dari perkebunan cengkeh, pala, merica, kelapa, jambu mete, dan sektor perikanan – kelautan rumput laut, udang cumi dan beragam ikan. Budidaya pertanian dan perkebunan ini dilakukan sejak jaman nenek moyang orang Wawonii ratusan tahun yang lalu hingga sampai sekarang. Petani di sudah menjadi pekerjaan utama dan sumber kehidupan orang Wawonii. Keahlian sebagai petani yang dimiliki orang Wawonii warisan sakral yang diwarisi dari nenek moyang. Maka ketika itu akan di ganti dengan tambang hal inilah yang tidak di terima oleh masyarakat Wawonii.

Potret buruk kehadiran investasi tambang di Pulau Wawonii yang tidak mengkaji bahwa Wawonii adalah termasuk kedalam kriteria pulau kecil. Kehadiran tambang mendapat respon keras dari seluruh lapisan masyarakat pulau Wawonii. Pada dasarnya mereka menentang kehadiran tambang nikel, pasir besi dan emas. Respon masyarakat di wujudkan dalam bentuk protes kepada pemerintah dan perusahaan pertambangan sampai pada bentuk-bentuk perusakan camp camp perusahaan. Upaya rakyat sering kali mendapat dukungan dari gerakan penyelamatan Pulau Wawonii. Sekelompok organisasi lingkungan dan sosial sering membantu rakyat untuk membela hak-haknya, untuk menyelamatkan sumber-sumber kehidupan pulau Wawonii.[kws-9 november 2008]

MELINDUNGI HULU SUNGAI ASERA

2008-09-29T06:20:00.000-07:00

Sungai yang menjadi pusat dari nelayan air tawar ini, adalah Kali Arano. Terletak di desa Linomoyo kec. Asera, merupakan anak sungai dari Sungai Besar Asera yang di sebut Sungai Lasolo. Sebutan Kali Arano berasal dari masyarakat setempat yang berarti kali yang di kelilingi rawa. Kali ini memang dikelilingi oleh rawa dan memutari satu daratan kecil yang dulunya daratan tersebut adalah area pertanian nenek moyang masyarakat desa Linomoyo dan sekitarnya, sehingga daratan ini berbentuk pulau kecil di tengah sungai (kali). Untuk sampai di kali Arano, bisa melalui desa Linomoyo dengan berjalan kaki menyusuri rawa namun bisa juga melalui jalur sungai Lasolo.

Pada tahun 2007, daratan yang berada di tengah kali Arano tersebut, hendak dijadikan lokasi ekspansi perkebunan sawit PT. Celebes Agro Lestari (PT. CAL), namun masyarakat desa Linomoyo melakukan penolakan. Luas tanah yang digarap seluas 20.000 hektar dan mengenai tanah adat di 2 desa termasuk Linomoyo. Warga pun melakukan aksi blockade lahan dan hutan, sekitar 3.000 hektar diselamatkan, dari jumlah ini, 800 hektar yang telah dibuka. Warga sepakat untuk melakukan penanaman pohon jati, buah-buahan dan tanaman palawija di lahan 800 hektar. Dengan semangat bersama, semua bibit pohon dikumpulkan lalu ditanam bersama. Selain itu, warga merencanakan untuk menanam pohon rotan di hutan-hutan sekitar desa yang termasuk kedalam wilayah kelola adat. Semangat ini, saya membantu untuk membuat management plan kelola kawasan dan sumbangan bibit rotan yang akan di pasok dari Kalimantan Timur. Rotan yang rencana di pasok jenis rotan sega untuk bahan baku pembuatan webbing dan rotan pulut merah yang memiliki warna kulit merah.

Rencana kerja warga tidak hanya di areal 3000 hektar, tetapi semua wilayah adapt akan di petakan ulang berdasarkan peruntukannya, mana yang akan di lestarian (konservasi) dan wilayah mana yang akan dilakukan pemanfaatan secara intensif dan pemanfaatan terbatas. Ini bentuk dari inisiatif local warga Linomoyo dalam mengelola kawasan hutan dan tanah adatnya. Untuk melakukan pendidikan rakyat, warga membangun sekolah rakyat sebagai sarana belajar bersama warga agar dapat bertukar informasi, pengetahuan dan ketrampilan. Sekolah ini ditujukan baik untuk sekolah in formal, maupun sekolah formal. [koes – linomoyo - 14 September 2008]

“Wawonii Pulau Impian”

2008-09-29T06:08:00.000-07:00

Airnya mengalir jenir, bagaikan satu galon raksasa air aqua ditumpahkan ke sungai, mengalir sampai muara dan terus ke laut sulawesi tenggara. Senpanjang sungai, warga Wawonii memanfaatkan untuk kebutuhan mandi, cuci dan air bersih, dan kehidupan lainnya yang memerlukan air bersih. Itu salah satu cerita singkat dari Keluarga Mahasiswa Wawonii yang saya fasilitasi diskusi rencana advokasi Pulau Wawonii dari ancaman perusahaan tambang Nikel. Wilayah pulau Wawonii berada dalam provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe. Luas wilayah daratan pulau Wawonii seluruhnya hanya seluas 86,76 kilo meter bujur sangkar. Wilayah tersebut terbagi dalam 4 (empat) kecamatan dan 50 (lima puluh) desa/kelurahan. Dengan jumlah penduduk pulau Wawonii 28.544 jiwa (2006)

Untuk menuju wawonii dari kota kendari menggunakan kapal feri selama 2 – 3 jam perjalanan. Sumberdaya alam Wawonii cukup kaya, ekonomi penduduk Wawonii di tunjang oleh hasil bumi kelapa, cengkeh, dan jambu mete serta rumput laut. Menurut hitungan potensi, Wawonii dapat menghasilkan 1 juta butir buah kelapa setiap hari, bila dihitung angka pendapatan dari kelapa, Wawonii menghasilkan Rp 200 juta per hari, bila harga kelapa setiap 1 butirnya di hargai 2.000/butir. Sehingga dalam setiap bulan, pendapatan Wawonii rata-rata mencapai 60 miliar rupiah. Ini angka yang memotret sumberdaya alam Wawonii cukup bagus untuk pertumbuhan ekonomi Wawonii. Belum dari hasil cengkeh, jambu mete dan rumput laut. Secara tidak langsung penduduk Wawonii menyumbang Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar 600 juta per bulan dari hasil buah kelapa. Tidak heran bila pertumbuhan ekonomi Wawonii setiap tahun meningkat.

Tetapi, Wawonii oleh Pemerintah diterjemahkan lain, sumberdaya alam yang telah menghidupi penduduknya, akan di jadikan areal pertambangan nikel sejak awal tahun 2006. Ada 4 perusahaan tambang yang telah mendapatkan perijinan eksplorasi Nikel yang hampir semua areal wilayah Wawonii berada di peta pertambangan perusahaan. Hadirnya perusahaan tambang, menurut keterangan Dinas Pertambangan akan membawa kesejahteraan masyarakat Wawonii. Warga Wawonii menolak kehadiran perusahaan tambang. Tetapi pemerintah terus jalan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Akhirnya warga pun melakukan aksi-aksi penolakan sampai pembakaran base camp survei perusahaan. Tetapi, pemerintah tidak menghitung ulang potensi ekonomi rakyat dan potensi konflik sosial di Wawonii. Akankan tambang menjadi Impian pulau kecil Wawonii. [koes - 16 september2008]

Proyek Bunga Raya

2008-02-17T10:04:00.000-08:00

Laporan khusus seputar Negeri Jiran Malaysia tahun 2006-2007 dari sebuah NGO di Kalimantan Timur, indikasi kuat [fakta] TKI terlibat dalam pilihan raya [pemilu] Malaysia. Wilayah Sabah – Ibukota Kinabalu, Kota perdagangan Tawao, Sandakan, dan Labuan. Pimpinan tertinggi Sabah adalah ketua Menteri yang menganut pilihan raya langsung yang memilih ketua Menteri. Pusat Raja di pimpin jabatan Keturunan Raja untuk neara bagian yang dipertuan agung (Datuk). Proyek Bunga Raya, dikendalikan oleh berkuasanya Barisan Nasional, dimana TKi beri Identitas Diri (ID) Card untuk pilihan raya, setalah Regime UMNO kalah telak pada 2 priode pilihan raya oleh partai oposisi Sabah Bersatu 1987 - 1997, yang dipimpin oleh Datuk DR Yosep Periing Kitingan (orang asli khadazan), yang menyatakan keluar dari Barisan nasional sebelumnya.

Proyek Bunga Raya banyak melibatkan TKI untuk pilihan raya, dan kekuasaan pemerintah menggunakan isu TKI ilegal sangat mudah menjaring. Tetapi ID Bunga raya tidak berlaku bagi police kerajaan Malaysia.

Rakyat Bergolak di Philippina

2008-02-17T09:57:00.000-08:00

Rakyat bergerak lebih 20.000 masa rakyat melakukan demo menentang pemerintahan AROYO Philippina....Ganyang korupsi, gantung KORUPTOR yang menyengsarakan
rakyat.......[sumber foto .tribunkaltim, 17/02/2008]

Rejimen Askar Wataniah [ 11 ]

2008-02-15T09:25:00.000-08:00

Sama Kaya Hankamrata

Hiruk pikuk Askar wataniah di Negeri Jiran yang katanya merekrut WNI, mendapat tanggapan dari Pangdam VI/ Tanjungpura Mayjen TNI Suhartono Suratman, yang berpusat di Balikpapan.

"Mereka (Malaysia, red) merekrut warga sipil mereka sendiri. Itu wajar! Seperti juga di negara Swiss. Kebanyakan perekrutan warga sipil dilakukan sebagai wajib militer. Negara yang merekrut warga sipil biasa adalah negara-negara yang tidak memiliki tentara," jelas Tono dalam acara jumpa pers di Makodam Tanjungpura, Kamis (14/2).
Ia juga meluruskan berita yang menyebutkan bahwa dirinya memberi keterangan di berbagai media perekrutan Askar Wataniah Malaysia terhadap warga sipil Indonesia. Menurut Tono apabila ada warga negara Indonesia ingin menjadi prajurit Askar Wataniah, hal itu dianggapnya sebagai hak pribadi. Karena setiap orang berhak atas pilihannya sendiri termasuk menjadi Askar Wataniah atau warga negara Malayisa.
"Warga Indonesia yang jadi warga negara Amerika ada juga kok. Kita tahu orang-orang Indonesia ada yang telah jadi warga Malaysia. Itu hak dia! Kita tidak bisa memaksakan nasionalisme seseorang," tuturnya.

Kendati kehadiran Askar Wataniah cukup menarik perhatian Indonesia, tetapi penerima Honourable Wing Badge dari Pemerintah Thailand ini tak menganggap paramiliter Malaysia tersebut sebagai ancaman. Ia menilai Askar Wataniah layaknya hansip di Indonesia (dulu Hamkamrata). [sumber Tribun, Jum'at, 15 Fabruari 2008]

Rejimen Askar Wataniah [ 10 ]

2008-02-15T08:51:00.001-08:00

Askar Wataniah Bukan Majlis Taklim

Apa kata para selebritis kita. Diam-diam mereka memiliki perhatian seirus terhadap situasi politik. Bukan jago nembang dan akting saja rupanya.

Pertama yang ducapkan adalah askar wataniah dikira perkumpulan pengajian majlis taklim kaum perempuan yang setiap jum"at dilakukan dan dipandu oleh seorang ustadz. Ehhh tahunya askar wataniah itu tentara rakyat toh yang juga sebagai Tentara Lapis kedua setelah Angkatan tetap Tentara Malaysia. Begitulah kira-kira bagi awam menanggapi kasus yang berkembang dari bisikan antar kawan.

Hebat juga tuh malaysia, askar wataniah, memiliki Rejimen Siri 500 dengan 12 komando pasukan cadangan yang siap diterjunkan pada keadaan darurat negara.

Rejimen Askar Wataniah [ 9 ]

2008-02-15T08:32:00.000-08:00

Mahal dan Antri Mitan, ironis di negara penghasil minyak

Subsidi BBM dicabut kembali, itulah kira-kira kabar buruk yang diterima rakyat Indonesia. Setelah mengalami 2 kali pencabutan subsidi BBM di negara gemah ripah loh jinawi yang kaya sumber minyak dan gas bumi. Ketika, pemerintah melakukan cabut subsidi, harga melonjak naik, bukan saja harga minyak tanah, tetapi harga barang kebutuhan pokok, transportasi dan sampai biaya kesehatan dan pendidikan naik. Ini bukan persoalan baru bagi rakyat, ini merupakan kebijakan rutin pemerintah terhadap rakyatnya yang setiap lima tahun sekali melakukan pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakilnya di senayan dan ruang-ruang dingin di balai dewan perwakilan rakyat.

Harga minyak tanah, jangan kaget kalau diwilayah perbatasan Malindo bagian Timur Kalimantan mencapai 10.000 per liter, itu tahun 2005, tetapi berdasarkan pantauan terakhir tahun 2007, harga mitan sebesar 12.000 - 14.000 per liter. Harga yang cukup mahal ini bagi penduduk pelosok pedalaman bisa menjadi persoalan, ketika, budaya penggunaan minyak damar, kayu bakar sudah ditinggalkan. Ketika, pemerintah memberikan janji kesejahteraan, maka budaya penghematan BBM sudah ditinggalkan. Harga Mitan di Nunukan bisa mencapai 5.000 per liter, ini juga mitannya tidak ada, karena pasokan dibatasi dari pertamina. Alasannya banyak kegiatan penyelundupan minyak ke negeri tetangga. Siapa yang melakukan? katanya para penyelundup. Padahal ada banyak pos-pos penjagaan yang setiap 24 jam terjaga oleh TNI AD dan AL dengan kapal pemburunya.

Antrian panjang merupakan pemandangan biasa bagi rakyat Indonesia. Sambil menunggu dan terjemur dibawah terik matahari hanya untuk mendapatkan 2 - 5 liter mitan dari sang distribusi. Katanya, pasokan minyak dibatasi. Padahal, priode tahun 2005 - 2007, terjadi penyelundupan besar-besaran mitan ke negeri tetangga. menurut laporan Kepolisian setempat di Nunukan, ada 4 kasus penyelundupan mitan, total BBM yang dibawa mencapai ratusan ribu ton. tetapi kabar ini tidak tersiar lagi sampai dimana penanganannya.

Minyak mahal, penyelundup aman berkeliaran diluar penjara. Mitan hilang, penegak hukum tidak berkutik menghukum para penyelundup di depan hidungnya. Jangan salahkan kalau banyak WNI berpindah menjadi WNA dan bergabung dengan pasukan (askar wataniah) cadangan Tentara malaysia di negeri Jiran. [koes/15/02/08]

Rejimen Askar Wataniah [ 8 ]

2008-02-15T07:05:00.000-08:00

Memilih Menjadi WNA Malaysia

Gelombang warga Indonesia ke Malaysia wilayah Timur melalui Kalimantan Timur, Tawao, diketahui sudah lama. Bahkan sejak jaman Kerajaan Sultan Bulungan sekitar tahun 1920-1930an. Dalam kunjungan saya ke wilayah Tawao, Sebatik bagian Malaysia, ditemui beberapa penduduk setempat yang merupakan penduduk warga Indonesia yang datang ke Malaysia sekitar tahun 1940an. Sebut saja Bapak Aco, atau dikenal dengan nama daeng Baco. Dia saat ini memiliki anak 7 dan cucu 10. Dg Baco adalah salah satu etnis Bugis dari wilayah Wajo yang datang ke Malaysia sekitar tahun 1941, pada saat pendudukan Jepang di wilayah Malaysia. Maksudnya Dg Baco untuk mencari keluarganya yang terlebih dahulu ke Malaysia menggunakan Kapal motor nelayan, ternyata beliau terdampar di Pulau Sebatik wilayah Malaysia.

Saat pendudukan Jepang, Dg Baco masuk dalam sukarelawan tentara Malaysia. Dia tidak mengenalnya nama aslinya, yang dikenal sebagai pasukan sukarelawan saja yang bertugas untuk menjaga wilayah Sebatik, dan kadang kala dikirim juga ke Ibukota Tawao serta sabah. Menurut keterangannya, kawan-kawan satu perjuangan di pasukan sukarela banyak dari Indonesia. Pada saat itu WNI tidak ada paksaan menjadi pasukan sukarela atau Askar Wataniah, tetapi penduduk hanya membantu pemerintah Kerajaan malaysia dan tentata Tetap Malaysia untuk membela negaranya. Karena, Dg Baco merasa mencari makan di malaysia, maka dengan senang hati masuk Askar Wataniah. Menurutnya lagi, pasukan Askar Wataniah, mendapat perlakukan sama dengan kebanyakan tentara Malaysia, mulai dari logistik sampai kesejahteraan. Dalam ingatannya, sampai saat ini banyak juga warga negara Indonesia yang telah lama menetap di malaysia menjadi Warga Negara Malaysia. Ini pilihan setiap orang untuk merubah status warga negara. Untuk mendapatkannya tidak terlalu sulit dulu, hanya melaporkan diri kepada pemerintah setempat kemudian di urus lalu keluar Identitas Diri. Tetapi kalau mau berkunjung ke Indonesia harus membawa Paspor.

Menurut pedagang toko makanan dan minuman di sebuah terminal Kota Tawao, yang sudah menetap di malaysia sejak tahun 1970an, dengan bangga mengaku menjadi warga negara malaysia, karena menurutnya, lebih baik menjadi Warga Malayasia daripada di kejar-kejar oleh petugas dan mendapat perlakukan berbeda dari kebanyakan warga lainnya yang masih WNI. Kalau kita MWM (Warga negara Malaysia), sekolah mudah, mencari pekerjaan mudah dan mendapat tunjangan kesehatan walaupun kecil, serta kalau mau berdagang mudah mencari tempat. Di Kota tawao, penduduknya tidak banyak sekitar 500.000 jiwa dan jumlah ini hampir separuhnya adalah dari Indonesia seperti; Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Jawa Timur. Mereka ada yang menjadi WNM dan ada yang masih WNI. Tawao masih banyak dijumpai produk-produk Indonesi seperti rokok. Mayoritas penduduk bekerja pada sektor perkebunan, pembantu rumah tangga dan pertokoan serta di sektor jasa seperti hotel, perkantoran dan perdagangan di pasar kota Tawao.[koes/15/02/08]

DIANG ISKAYA

2008-02-15T02:33:00.001-08:00

”kemerdekaan yang tidak pernah datang”
dari kumpulan journal ekspediri - edisi perempuan yang membisu di Pulau Borneo

Maesaroh adalah seorang ibu dua orang anak yang bermukim di kampung sekitar hutan pagi-pagi sekali sudah berjalan menelusuri jalan setapak di punggung bukit, tepian sungai yang mengalir jauh dari hulu hingga ke kota. Dalam proses pencarian pengelolaan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya, ia mampu berjalan berkilo-kilo meter. Sebuah hamparan kebun gita yang tidak begitu luas, adalah terminal terakhir dalam memberikan sebuah kehidupan bagi kedua orang anaknya. Ibu yang telah ditinggalkan oleh sang suami 5 tahun yang lalu karena akibat dari sebuah perlakukan aparat keamanan yang menangani kasus pertambangan batu bara di Kalimantan selatan, menghadiahi timah panas karena untuk mengamankan rakyat yang marah karena hak-haknya telah dirampas perusahaan untuk dijadikan kawasan pertambangan. Peristiwa 5 tahun lalu, membuat Ibu dua orang anak cukup teguh untuk membesarkan anak-anaknya yang merupakan generasi penerus sang ayah. Maesaroh, bermimpi untuk hidup normal sebagaimana perempuan-perempuan lainnya, tanpa ada banyang-bayang ketakutan akan masa depan, pemikiran yang tidak terpasung, bebas dari pembangunan yang tidak adil dan menindas serta memberikan pendidikan yang baik dan benar bagi kedua anak-anak nya sebagai bagian dari perjuangan hidup untuk generasi yang tidak korup, menindas, dan murka terhadap sesamanya.

Dalam persfektif pembangunan di negara Indonesia yang telah merdeka selama 61 tahun ini, perempuan menjadi sebuah simbol perlawanan tersediri dari ketertindasan, ketidakadilan, kebodohan dan kebisuan penerima dampak pembangunan yang menjadi agama baru bagi penguasa dan pengikut-pengikutnya baik dalam tataran aktivitas pemerintahan, bisnis, proses belajar dan pengajar, sampai kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit kekerasan perempuan terjadi akibat dari sebuah akumulasi hegemoni kapitalisme yang berwatak induvidualistik, menindas dan membungkam kebebasan berpikir dan bertindak, watak-watak keadilan, pemerataan, demokrasi dan kesetaraan yang secara lahiriah telah lahir dari sebuah kehidupan panjang sebagai bagian dari hak-hak azasi manusia. Maesaroh adalah contoh kecil yang menjadi pemicu pemikiran ini, betapa tidak, seorang ibu dua anak nasibnya tidak menentu hanya karena sebuah dampak pembangunan yang diciptakan secara sistematis oleh negara yang memberikan perlindungan pada pemodal tambang batubara. Ada banyak contoh lain di negeri ini dampak pembangunan yang tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk melakukan kontrol, pembelaan dan pembenaran proses dan hasilnya. Kasus-kasus yang terjadi sering tidak pernah terselesaikan dengan hak-hak rakyat dan kaum perempuan. Ketika air sungai tercemar limbah pertambangan, limbah pabrik kelapa sawit, limbah-limbah lainnya, tidakkan pernah berpikir pengurus negeri ini akan sulitnya seorang perempuan mencari air bersih untuk kebutuhan hidup rumah tangganya, untuk melakukan aktivitas mencuci dan membersihkan badan bagi dirinya, anak-anaknya, keluarganya, tetangganya dan kehidupan sosial lainnya.

Merdeka sebagai suatu kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar, dampaknya akan luar biasa terhadap kehidupan seseorang.
Dalam konteks perempuan, kenyataannya hambatan untuk merdeka lebih besar dan bertingkat-tingkat. Satu dari sekian yang masih membuat perempuan belum merdeka adalah banyaknya ketidakadilan gender yang dialaminya, manifestasi, bentuk; kekerasan (violence) dalam kehidupan social, pelabelan negative (stereotype) dalam kehidupan budaya, penomerduaan (sub ordinasi) dalam kehidupan politik, pemiskinan (marginalisasi) dalam kehidupan ekonomi dan beban ganda (double burden) dalam kehidupan keluarga. Alih-alih mempunyai pilihan bebas, yang ada adalah eksploitasi yang menindas perempuan. (Banjarbaru - 20/08/2006)

Rejimen Askar Wataniah [ 7 ]

2008-02-15T02:18:00.000-08:00

Buruk Rupa Cermin Dibelah

Sejak tumbangnya rezime Orde baru, yang sejatinya telah membawa sengsaranya rakyat Indonesia dari sabang sampai marauke. Beban utang luar negeri yang menumpuk bagai gunung semeru, tanpa harus segan-segan beban ditanggung rakyat mencapai Rp 7 juta per jiwa sampai bayi yang ada didalam kandungan. Utang kita saat ini menurut sumber sebanyak 1.500 trilyun, dengan bunga cicilan sebesar 90 trilyun per tahun dari APBN, itu pun bila tidak melakukan utang lagi sampai tahun 2020.

Beban yang cukup besar, rakyat berharap pada sebuah perubahan politik dimulai tahun 1998, ketika kompromi politik menggelindingkan sebuah politik reformasi disegala bidang. Dan apa akhirnya, kondisi tidak begitu membuat rakyat tersenyum lega. Ada senyum yang mengulum sampai lubuk hatinya. Lapangan pekerjaan semakin sulit, penggusuran dimana-mana, pengangguran baru semakin banyak, bencana banjir, tanah longsor, dan pencemaran akibat industri yang merusak yang katanya menciptakan lapangan kerja dan investasi, tetapi malah memperluas pengangguran baru di desa, kota dan sampai pelosok pedalaman.

Apa ada yang salah!! kayanya tidak ada, semua pejabat pemerintah, para anggota dewan selalu tersenyum diatas kursi empuk dan mobil mewah dan sejumlah deposito untuk masa pensiunnya. Korupsi dan penjahat ekonomi tetap hidup berkeliaran di depan hidung para penegak hukum. Lalu, interpelasi dilakukan disetiap tahapan tahun, dan akhirnya, tidak membawa hasil apa-apa, yang ada hanya sebuah tunjangan baru bagi pengurus legislatif di senayan sampai daerah. Rakyat harus memilih, dan salah satunya menjadi TKI, baik legal maupun ilegal. Rakyat sudah tidak tahan menderita diatas kemewahan parea politisi busuk yang tidak bercermin pada dirinya. TKI menjadi militer Askar Wataniah, apakah salah? pejabat mengumpat, dan mempersalahkan askar wataniah, tetapi tidak pernah berkaca pada dirinya, apa yang sudah diberikan pada rakyatnya!!! Buruk rupa cermin di belahnya...memang tidak tau diri...... [koes/15/02/08]

Rejimen Askar Wataniah [ 6 ]

2008-02-15T02:01:00.000-08:00

Eksodus apa Menetap TKI di Malaysia

Dikawasan Ibukota Kina Balu atau dikenal dengan sebutan Kaka, bisa ditemouh dari Tawao sekitar 567 km dengan kendaraan darat Bus selama 12 jam, berangkat jam 19.00 sampai 05.00. Untuk mencapai Barak TKI dari Terminal ini melanjutkan ke Membakut dengan jarak 60 km, kita akan dengan mudah menjumpai barak-barak TKI yang luasnya tidak lebih dari 5 x 11 meter yang akan dihuni oleh 15 KK dalam setiap blok. Diwilayah ini ada sekitar 10 – 12 blok barak. Kondisi narak yang seadanya dilengkapi lampu dan air bersih dengan pemotongan gaji yang TKI terima. Dalam satu perkebunan yang dikelola oleh PT. Borneo sebagai kontraktor Felda. Sebuah lembaga pengelola Kelapa Sawit Malaysia. TKI yang bekerja diperkebunan berasal dari Pulau Jawa, Sulawesi, Timor, NTB.

Pemulangan TKI sampai bulan Mei 2007 mencapai 370.489 orang TKI. Pemulangan ini disebabkan dokumen yang dimiliki TKI yang tidak lengkap alias ilegal. Pada tahun 2006, pemulangan TKI mencapai 70.204 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 47.355 orang, dan perempuan sebanyak 22.849 orang. Eksodus tahun 2003-2004 TKI membanjiri kota Nunukan dan menjadi beban sosial serta ajang korupsi dana kemanusiaan.

Jumlah pemulangan TKI ke Indonesia jauh lebih besar dari angka sebenarnya. Dan ada banyak yang kembali, walaupun harus mengeluarkan biaya besar. Ada juga yang memilih untuk menjadi anggota Askar Wataniah di Malaysia, dengan Gaji dan tunjangan hidup yang lebih baik dari bekerja disebuah kantoran di Indonesia. [koes/15/02/08]

Rejimen Askar Wataniah [ 5 ]

2008-02-15T01:54:00.000-08:00

Warga Indonesia Sejak Lama Hijrah ke Malaysia

Diwilayah Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Nunukan wilayah Perbatasan, merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur dari arus hilir mudiknya penduduk ke malaysia dan ke Indonesia. Situasi Kota Nunukan saat ini berkembang cukup pesat, walaupun tidak sepesat ibukota negara tetangga Tawao. Arus penduduk Indonesia ke wilaya Tawao, Sabah terjadi sejak tahun 1900, ketika, Malaysia masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Menurut catatan seorang Rohaniawan, pemerintah Inggris meminta kepada sultan Bulungan untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke Sabah untuk membantu membangun beberapa fasilitas kota dan sarana lainnya. Permintaan ini tidak saja dilakukan pada kurun waktu 1900, tetapi sampai 1930, warga negara Indonesia mengalami gelombang yang cukup besar masuk ke wilayah Sabah, Tawao, Sandakan. Kedatangan warga Indonesia ke Tawao, Sabah lebih banyak menggunakan jalur transportasi laut, dan sedikit sekali menggunakan jalur darat. Karena jalur ini selain sulit dijangkau dan memakan waktu lama serta biaya. Migrasi warga Indonesia ke negera tetangga untuk mengadu nasib pada lapangan pekerjaan, yang akhirnya banyak warga Indonesia berasimilasi dan beranak pinak di negeri jiran sampai saat ini. Jumlahnya cukup besar, cacatan menunjukan lebih dari + 300.000 jiwa sampai saat ini. Tetapi, pekerja di wilayah Sabah tidak didominasi oleh warga negara Indonesia saja, ada juga dari India, Thailand, Philippina.

Arus kedatangan terus berlanjut sampai tahun 1950an ke Sabah – Tawao, karena dibuka sangat luas dibuka sangat luas dan belum diberlakukan Undang-Undang ke Imigrasian – walaupun saat itu diberlakukan maka kondisinya sudah sangat terlambat. Meledaknya arus masuk warga Indonesia ke Tawao – Sabah tidak terkendali, mereka datang dari Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan Timur sendiri. Banyak Warga negara Indonesia yang memilih untuk menetap di Malaysia menjadi Warga negara malaysia dengan dibuktikan oleh ID Card. Karena warga pribumi Indonesia memiliki satu rumpun yang sama dari rumpun Melayu, sehingga sangat mudah untuk masuk ke Tawao – Sabah. Warga Indonesia bekerja hampir sebagian besar di perkebunan kelapa sawit, dan sektor lainnya.

Menurut keterangan tokoh Masyarakat Nunukan yang sudah hampir 20 tahun menetap di Nunukan dan sebagai Rohaniawan yang memiliki pembinaan hingga ke wilayah Tawao – Sabah. Kondisi tenaga kerja Indonesia di Malaysia ada sejak tahun 1930an, saat ini di Kota Keningau saja ada sekitar 90 Sawmill (pabrik kayu gergajian) yang mempekerjakan sebanyak 13.000 orang tenaga kerja dari Indonesia, Filipna, India. Keningau adalah kawasan Briket sama dengan kawasan Batam di Indonesia. Ada sekitar 200 – 500.000 tenaga kerja, sawmill dapat meperkerjakan sebanyak 5.000 – 9.000 orang. Wilayah lainnya selain Keningau adalah Kuala Penyu, Bukot, Papar, Bengawan dan Kimanis. Biasanya jam kerja dimulai 07.00 sampai 16.00.[koes/15/02/08]

Rejimen Askar Wataniah [ 4 ]

2008-02-15T01:48:00.000-08:00

Digaris Batas antar Serupum yang Miskin

Jalan-jalan ibukota Tawao negara tetangga Malaysia lebar dan sangat megah, gedung-gedung dan sarana prasarana cukup memberikan kemudahan bagi penduduknya. Tidak banyak ditemui kendaraan beromoto0r roda dua, kecuali roda empat. Selepas dari Pelabuhan Emigresen Tawao, kita akan menyaksikan sarana dan pra sarana pusat kota yang cukup pesat kemajuannya. Towao adalah kota perdagangan yang dulu masuk kedalam wilayah Kerajaan Bulungan (Indonesia Kaltim) saat ini masuk kedalam Ibukota di wilayah Pantai perbatasan Sabah dan Kalimantan Timur. Atas tangan dingin Pemerintah Inggris, menjadikan Kota Tawao semakin membuka peluang pekerjaan bagi siapapun. Ini sejak dulu terjadi.

Sementara, melihat wilayah Indonesia, bagian perbatasan, kondisinya sangat memperihatinkan. Wilayah yang sangat Kaya bernama Kalimantan Timur, tetapi, pintu gerbang perbatasannya sangat miskin dan menyisahkan banyak orang miskin di pulau Impian. Sumberdaya alam Migas di sedot, emas, batubara, dan bahan tambang lainnya di gali sejak 30 tahun terakhir. Tetapi masih saja menghasilkan penduduk miskin sebanyak 484..000 jiwa lebih dari jumlah total penduduk 2,9 juta jiwa di Kaltim tahun 2006. ada sekitar lebih dari 7 sumur Migas, ada lebih dari 5 tambang batu bara, dan ada ratusan perusahaan HPH yang beroperasi dan ada ratusan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Tetapi, daerah perbatasan tetap saja melahirkan kemiskinan. Kabupaten Nunukan dari jumlah penduduk mencapai 115.105 jiwa, mencatat jumlah orang miskin lebih dari 25.000 jiwa. Penderita Gizi Buruk 348 (tahun 2004), pengidap HIV AID sebesar 24 orang, dan baru sebanyak 1.500 orang penduduk yang dapat dilayani air bersih, 8.243 orang pelanggan. Dari jumlah penduduk 115.105 jiwa.

Kondisi ini adalah dampak dari ketidakseriusan pemerintah pusat dan daerah untuk mengurus wilayah perbatasan mulai dari urusan pengelolaan sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Kayu ditebang, diambil dan dijual, lahan ditinggal dengan tanpa ada sanksi dari pihak pemerintah. Selain itu juga meninggalkan kasus-kasus pelanggaran ham, perampasan hak-hak masyarakat adat tanah, hutan serta intimidasi aparat yang melindungi perusahaan nakal. Pencanangan Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur tahun 2000, sebesar 3 juta hektar yang didorong oleh kebijakan Gubernur Kalimantan Timur H. Suwarna. AF, melalui Pemerintah Daerah Propinsi. Setidaknya menurut catatan tahun 2000 – 2002, sebanyak 200 perusahaan mendapat konsesi lahan hutan (alam dan eks HPH) untuk perkebunan kelapa sawit. Tetapi perkembangan selama 2 – 3 tahun, setidaknya pada tahun 2003, sebanyak 146 perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan sebesar 2,5 juta hektar, akan dicabut ijinnya, karena proposal yang diajukan pada saat pengurusan ijin, perusahaan tidak melakukan penanaman kelapa sawit, realisasinya perusahaan hanya mengambil kayu dari lahan-lahan hutan yang diberikan kepada 146 perusahaan tersebut. Melalui surat keputusan Gubernur Nomor: 521/6115/Proda.2.1/EK 26 September 2003. Pemberian ijin usaha perkebunan kelapa sawit kepada perusahaan nakal tersebut terdapat di Kabupaten Bulungan, Berau, Nunukan, Kutai Timur, Kutai Barat dan Pasir.

Pengelolaan sumberdaya alam hutan bagi masyarakat adat di perbatasan adalah sebagai sumber penghidupan, ketergantungan masyarakat atas sumberdaya alam hutan merupakan bagian dari sejarah kehidupan masyarakat dayak di Kalimantan. Hutan adalah hidupnya, dari generasi kegenerasi. Tetapi bagi Pemerintah Daerah, hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat mensejahterakan masyarakat dengan cara mengelolanya dalam pemanfaatan kayu bersama perusahaan. Bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI), sumberdaya hutan wilayah perbatasan harus dikelola untuk pertahanan dan keamanan. Dalam cara pandang yang berbeda dengan dasar hukum dan kepentingan yang berbeda, merupakan salah satu sumber konflik yang tidak pernah habis antara Pemerintah dengan Masyarakat adat Dayak setempat. Bagi Pemerintah pengelolaan hutan berdasarkan pada perudang-undangan yang berlaku, persoalan impelemntasinya banyak menyalahi aturan ditingkat lapangan dan cendrung terjadi pembalakan haram. Tetapi bagi masyarakat adat, pengelolaan hutan diatur oleh aturan lokal (adat).

Daratan Pulau Kalimantan merupakan daratan komunitas suku-suku Dayak. Telah lama mereka mendiami wilayah-wilayah hutan di pedalamanan Kalimantan. Hubungan antar etnis Dayak di Kalimantan merupakan cerita sejarah panjang. Di wilayah perbatasan bagian Timur Kalimantan dan Sabah, komunitas Dayak yang bermukim adalah Suku Dayak Punan, Lundayeh, Kenyah, Murut, Merap. Sementara diwilayah bagian Sabah suku-suku Dayak yang bermukim tidak berbeda, seperti : Murut, Lundayeh, Kenyah dan Punan. Hubungan kekerabatan antara Dayak ini terpisahkan dengan batas garis Indonesia – Malaysia. Misalnya, bagi Orang Lundayeh, yang tinggal di Long Midang Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, merupakan bagian dari kerabat besar dengan Lundayeh di Sabah (Ba ‘Klalan). Begitu juga, orang Murut yang ada di Simenggaris dan Sebatik, masih memiliki sejarah yang panjang di daratan Sebatik Malaysia sampai kewilayah Sandakan sekitar 120 km dari Kota Tawao. [koes/15/02/08]

Rejimen Askar Wataniah [ 3 ]

2008-02-15T01:43:00.000-08:00

LAGU RESIMEN ASKAR WATANIAH

Ini satu harapan
Dari barisan sukarelawan
Penuh semangat dan keyakinan
Berdiri sebagai pahlawan

Mari muda dan mudi
Menyahut seruan pertiwi
Tak kira keturunan ataupun bangsa
Berkhidmat dengan bangganya

Kamilah sukarelawan
Juga sukarelawati
Kami rela berhadapan
Berundur tak sekali-kali

Ini azam dan janji
Menjadi satu sumpahan kami
Taat dan bersedia setiap masa
Berkhidmat untuk Negara.

“GEMPUR WIRA” –
“WATANIAH PTSB TERUS MARA”

Rejimen Askar Wataniah [ 2 ]

2008-02-15T01:31:00.000-08:00

Menjadi Pasukan Cadangan Kedua

Dalam perkembangannya pasukan Askar Wataniah telah membangun struktur pertama pasukan Siri 500 AW dengan mewujudkan rejimen-rejimen di setiap Negeri. Pada tahun 1997 Askar wataniah telah berkembang menambah 4 x Rejimen (MAT ke 353 pada 28 Julai 1996) secara 'ad-hoc' mulai 18 Agustus 1997 dengan menggunakan sumber Siri 500 AW sedia ada . Rejimen-rejimen tersebut adalah seperti berikut :Rej 513 AW -Sg Petani, Kedah. - Rej 514 AW - Bukit Beruang, Melaka. - Rej 515 AW -Jalan Ampang Kuala Lumpur. - Rej 516 AW - Tawau, Sabah.

Dalam Dokument Menteri Pertahanan Malaysia, bahwa Askar Wataniah terbagi kedalam beberapa Rejimen. Rejimen Askar Wataniah adalah pasukan cadangan di dalam Tentera Darat Malaysia. Dulu dikenal Pasukan Cadangan Tentera Darat. Rejimen Askar Wataniah adalah pasukan pertahanan paling akhir sekali dalam medan pertempuran. Dalam Resimen Askar Wataniah dikenal juga dengan Resimen Siri 500 Elemen ini merupakan elemen yang memainkan peranan sama seperti pasukan-pasukan infantri Angkatan Tetap. Terdapat sebanyak 12 Rejimen Siri 500 AW. Sebanyak tiga Batalion yang dikendalikan kapan saja di setiap rejimen. Dalam Resimen Siri 500 AW ada Elemen tempur, bantuan tempur, bantuan kemanusiaan, elemen pakar, PALAPES, dan elemen PARA. Pasukan dikhususkan untuk cadangan latih. Elemen tempur merupakan pasukan sementara. Setiap perwakilan ada 1 komandan askar wataniah (tempur). Elemen bantuan tempur, elemen pakar dan bantuan kemanusiaan adalah wataniah kesemuanya itu masuk kedalam komando rejimen masing masing. Setiap Komando rejimen ada wataniah nya sendiri kecuali Rejimen Askar Melayu (RAMD), Rejimen Renjer Diraja (RRD), Komando Agama Angkatan Tentera (KAGAT) Group Gerak Khas (GGK) dan Pasukan Udara Tentera Darat (PUTD). Elemen pakar adalah bidang khusus tertentu di dalam wataniah. Contohnya. Pakar pelabuhan, pakar semboyan, pakar persediaan air, pakar stasiun dan elektrik. PALAPES (PASUKAN LATIHAN PEGAWAI SIMPANAN) adalah pasukan melatih pembantu yang terdiri dari hak untuk dipekerjakan sebagai pegawai askar wataniah di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Elemen PARA adalah wataniah di kalangan pasukan payung terjun. Pasukan Kerahan adalah Pasukan wataniah yang berkhidmat sepenuh masa. Tugasnya sama seperti pasukan tetap. Cawangan latih ialah pasukan yang melatih sekumpulan atau sesaorang untuk direkrutkan menjadi Askar Wataniah. Setiap briged ada 1 rejimaen Wataniah PARA. Setiap Pasukan wataniah dibawah pengurusan Rejimen Askar Wataniah (RAW), kecuali bantuan tempur. bantuan perkhidmatan dan elemen pakar. [koes/15/02/08]

Rejimen Askar Wataniah [ 1 ]

2008-02-15T01:23:00.000-08:00

milisi rakyat dilembagakan

Satu gerakan kumpulan berbeda bersama telah dilembagakan dan kumpulan ini diberi nama Gerila WATANIAH. (Perkataan 'Wataniah' di ilhami dari sebuah kata Vatan yiaitu sekumpulan gerilya di Itali yang diketuai oleh Kamal Ataturk).

Dasar pembentukan pasukan tentara sukarela (Askar Wataniah) yang diwujudkan di Tanah Melayu sejak tahun 1861 dengan penetapan pelembagaan pasukan sukarela dulu dinamakan 'Penang Volunteer'. Pada tahun 1902, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (FMS) yang terdiri Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang telah memulai menginisiatif unit tentara sukarela yang dikenali 'Malay State Volunteer Rifles' (MSVR).Pembangunan pasukan sukarela terus berkembang dan beberapa pasukan baru telah dibentuk misalnya 'Malay Federated Malay States Volunteer Force' (FMSVF), 'Unfederated Malay States Volunteer Force (UFMSVF) dan 'Straits Settlement Volunteer Force' (SSVF). Semua ini diciptakan untuk menghadapi Perang dunia Kedua, semua pasukan sukarela ini dapat bergabung dengan Angkatan Tetap, pada waktu itu untuk menentang tentera Jepang di Malaya (sumber Dokument Kementrian Pertahanan Malaysia, 2000).

Setelah Jepang Menyerah kalah, Partai Komunis Malaya (PKM) meningkatkan aktivitasnya menuntut hak kuasa pemerintahan. Pemberontakan bersenjata terhadap pemerintahan kerajaan British dilakukan, pada 16 Juni 1948, satu peristiwa pembunuhan kejam ke atas tiga orang pengurus ladang di Eiphil dan Phin Soon Estates Sungai Siput, Perak telah terjadi. Kemudian peristiwa ini mengisyaratkan darurat di seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Kini keperluan tenaga pasukan bersenjata perlu digerakan (AW) untuk membantu pasukan Tetap menghadapi suasana Darurat. Setelah perang dunia kedua pasukan-pasukan sukarela yang telah ada dihidupkan kembali. Atas kondisi darurat tahun 1948, dibentuknya pasukan sukarela lagi yaitu Pasukan Kawalan Kampung (Home Guard). Pasukan Home Guard memainkan peranan yang penting sepanjang masa darurat tersebut. Pada 1958, Pasukan Kawalan Kampung (Home Guard) telah dibubarkan. Tetapi Home Guard terus menyumbang pembelaan secara sukarela. Kemudian Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengambil keputusan untuk menghidupkan serta menyusun pasukan sukarela supaya lebih menjadi terkoordinasikan, sesuai dengan tujuan pembentukan pasukan sukarela tersebut. The Territorial Army Ordinance 1958 telah dirubah. Dengan kuasa Ordinan ini pasukan sukarela yang baru, dikenali dengan nama ASKAR WATANIAH telah ditetapkan pada 1 Jun 1958. [koes/15/02/08]

"Pasar Karbon" [ 5 ]

2008-02-07T23:12:00.000-08:00

Melawan "Pasar" Karbon, melalui Isu perubahan iklim

Perlawanan tidak cukup dilakukan oleh orang Muluy di Gunung Lumut, oleh orang Katu di Lore Lindu, oleh orang Suku Anak Dalam di Bukit Barisan, oleh orang Basap di Pegunungan Kapur Berau, oleh orang Ngaju di wilayah adat Gambut Kalteng, oleh orang Papua di lembah baliem. Perlawanan juga tidak hanya dilakukan oleh aktivis dan NGO yang sadar akan Kolonialisme baru abad 20, di Jakarta, Kalimantan, Sumatera, Celebes, Papua dan Tanah Jawa, tetapi perlawanan harus menjahit erat antar negara selatan untuk memaksa negara utara tidak lagi mengisap dan menindas rakyat negara berkembang dengan membungkam melalui skema REDD. Negara dan bangsa-bangsa asli di selatan menolak tunduk di bawah kolonialisme utara, menolak tunduk di moncong perang, menolak tunduk embargo dan menolak tunduk pada demokrasi sembako.

Negara-negara selatan harus menyatukan kekuatan untuk menggugat tanggung jawab negara-negara utara untuk membayar hutang sosial ekologis mereka.Negara-negara selatan harus pula membangun inisiatif-inisiatif perombakan tatanan sosial ekonomi global yang tidak adil.
Negara-negara selatan harus berhenti berebut 'proyek pemanasan global' atau keuntungan ekonomi jangka pendek dari perdagangan karbon. Sudah saatnya kita meninggalkan investasi yang tidak etis dan anti-ekologi, yang saat ini didominasi oleh korporasi dengan dukungan negara-negara utara dan negara-negara kaya baru. Kita harus berhenti merampas akses rakyat atas sumber-sumber agraria, tidak melanggengkan komoditi buruh murah dan menolak transfer teknologi yang tidak ramah lingkungan.

"Pasar Karbon" [ 4 ]

2008-02-07T23:11:00.000-08:00

REDD Bukan Solusi Nyata Perubahan Iklim

Rendahnya martabat Bangsa Indonesia di pentas global ini ditunjukkan melalui proposal REDD-I (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Indonesia), Mekanisme ini menegaskan pemerintah untuk mengemis kepada negara-negara Utara dalam memperbaiki kondisi hutan Indonesia, maka tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Indonesia. Mengapa demikian? Karena negara-negara Utara juga memiliki tanggung jawab besar ketimbang ‘membagi’ uang receh kepada negara-negara berkembang, seperti Indonesia, untuk menjaga kelestarian hutannya, sementara mereka terus memproduksi karbonnya dalam jumlah yang lebih besar.”

REDD tak lebih dari upaya menutup akses masyarakat lingkar hutan untuk mengambil manfaat dari hutan berdasar hukum adat yang mereka warisi secara turun-temurun. Kedua, REDD tak lebih dari kesempatan menyubsidi sektor privat dan korporasi, yang pada hakikatnya merekalah yang bertanggung jawab atas deforestasi di Indonesia. Ketiga, REDD akan menjadi alat konsolidasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan. Keempat, REDD merupakan wujud penyederhanaan dan kedangkalan pikir. Betapa tidak, hutan adalah ekosistem yang kompleks, dan memiliki nilai penting bagi kehidupan umat manusia, lebih dari sekadar transaksi ekonomis jual-beli karbon.

Ada persoalan besar dengan REDD yang paling mendasar dari skema yang berbasis pasar/ market adalah masalah ideologi. Seperti diketahui Kyoto Protokol mengatur berbagai cara agar emisi karbon negara2 industri dikurangi sebanyak 5% dari tingkat emisi yang mereka keluarkan pada tahun 1990. Nah, protocol ini mengatur salah satu pengurangan tersebut dengan berbagai cara yang intinya memberi nilai moneter pada karbon tersebut yang kemudian dapat ditransfer dalam bentuk kompensasi atas karbon yang mereka keluarkan.

Karena hutan adalah penyerap karbon maka skema ini mengatur bila satu daerah bisa secara meyakinkan mengurangi atau mencegah deforestasi maka dia akan medapat kompensasi dana. Secara teknis mereka dapat menghitung berapa banyak karbon yang diserap atau dicegah tidak terlepaskan ke atmosfir dengan tetap menjaga hutan tersebut tidak rusak/ditebang, dan inilah yang dijual ke pasar. Pihak industri (minyak, penerbangan, dll.) sangat suka ide ini, karena daripada mereka harus mengurangi emisi mereka sendiri.

Insentif untuk tidak menebang hutan nampaknya OK, tetapi bila dilihat ini dari keadilan iklim, ini sangat tidak adil, karena skema ini membiarkan tingkat pihak industri tersebut terus melakukan polusi atmosfir kita yang pada akhirnya akan menjadi masalah sosial secara global karena perubahan iklim. Hanya karena mereka bisa membayar, mereka dapat melakukan ini, Disamping itu, tanah/hutan yang akan dipakai oleh skema ini akan menjadi semacam area status-quo dimana masyarakat tidak boleh menebang atau memanfaatkannya. Persoalannya adalah mengapa tanah/hutan orang lain digunakan untuk melayani polusi yang dilakukan oleh orang lain? Lebih lanjut lagi, siapa yang akan menentukan tanah/hutan mana untuk skema ini?

"Pasar Karbon" [ 3 ]

2008-02-07T23:10:00.000-08:00

REDD Skema Baru Pencucian Dosa

Sistem klasifikasi hutan untuk REDD dapat menggunakan sistem klasifikasi hutan pada tataguna hutan kesepakatan (TGHK) yang terdiri dari hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung dan hutan konversi. Klasifikasi ini dirinci lebih jauh ke dalam kelas hutan tidak terganggu, terganggu atau sudah menjadi hutan tanaman industri dan bukan tutupan hutan (tebang habis yang tidak diikuti oleh penanaman hutan industri). Selain itu juga harus ditambahkan areal di luar kawasan hutan yang berada di bawah pemerintah daerah yang kondisi masih berupa hutan. Dengan pengakatagorian ini memungkinkan untuk memasukkan semua hutan baik yang ada di dalam maupun luar kawasan ke dalam skema REDD dengan melibatkan semua pihak baik pusat maupun daerah."

Dengan Klasifikasi model ini maka yang terjadi adalah masyarakat yg selama ini berada dlm "kawasan hutan" berdasarkan aturan TGHK (luas kawasan hutan = 120 juta ha) akan "terusir" dari kawasan tersebut. Demi mengejar targetan REDD tersebut maka Pemerintah Pusat via Dephut, BPN, DepTan beserta Pemerintah Daerah akan secara membabi-buta menetapkan tatabatas hutan (target mereka sampai tahun 2009 akan menetapkan tatabatas hutan terpadu sampai dg 30%). Ini akan berdampak pada ketersingkiran masyarakat di "kawasan hutan". Secara tegas dalam IFCA (Indonesia Forest Climate Alliance) memandatkan untuk menegosiasikan "kebun kayu" (HTI), Perkebunan Kelapa Sawit dan Kawasan Konservasi ke dalam skema REDDI. Dan ini berarti tdk ada tempat buat Rakyat. Sebab yg paling diuntungkan adalah para Pebisnis di sektor hutan, sektor perkebunan dan sektor konservasi. Bahkan sector perkebunan sekala besar melakukan lobby tingkat tinggi kepada FAO, bahwa pohon sawit sama fungsinya dengan fungsi hutan. Penegasan ini pernah di ungkap oleh Pejabat Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Perkebunan Kaltim. Dengan tanpa rasa berasalah, pejabat tersebut ngotot kalau sawit fungsinya sama dengan fungsi hutan. Sungguh luar biasa argumentasi ini dan amat bodoh. Lobby ini di motori oleh pengusaha Malaysia yang sedang bersekongkol untuk mendapatkan dana segar dagang karbon dan mencuci dosa konflik social, ekonomi dan perusakan hutan (konservasi besar-besaran) serta penggusuran masyarakat adapt dari tanahnya.

"Pasar Karbon" [ 2 ]

2008-02-07T23:09:00.000-08:00

REDD salah satu Proyek “TOILET” Pemanasan Global

Pemanasan global menjadi rumit karena ternyata skema mekanisme pembangunan bersih tidak secara spesifik bicara soal reduksi karbon dari sektor kehutanan dan sampai hari ini tidak mampu diaplikasikan di sektor kehutanan. Hutan Indonesia hanya dihargai sebagai “TOILET” C02 oleh nagara penyumbang perusakan bumi. Padahal hutan bagi masyarakat dan Bangsa Indonesia, menjadi bagian dari kehidupan, mulai dari kayu, daun, sumber air, energi dan pangan rakyat sekitar hutan.

Maka, muncul tawaran mekanisme baru, yaitu REDD (reducing emissions from deforestation and degradation), yang diharap mampu menjembatani mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism-CDM) dengan penanganan kerusakan hutan (deforestasi). Program REDD sendiri menawarkan kewajiban membayar negara-negara Utara kepada negara-negara Selatan guna mengurangi penggundulan hutannya, dan atau negara-negara Selatan juga dapat menjual kemampuan serap karbon yang dimiliki hutannya kepada Utara. Dengan skema tersebut, diharapkan kontribusi emisi dari deforestasi (khususnya pada hutan hujan tropis) yang mencapai 20 persen dari total emisi karbon di atmosfer dapat dikurangi.

1. REDD secara nyata telah menyimplifikasi fungsi ekosistem hutan, yakni hanya sebagai penyerap karbon dioksida (carbon sinks). Padahal, ekosistem hutan memiliki fungsi yang lebih luas, mulai dari sebagai daerah tangkapan air (water catchment areas), sebagai ruang hidup dan penghidupan masyarakat (livelihood) di sekitar kawasan hutan, hingga fungsi sosio-kultural yang tak mungkin bisa dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan masyarakat setempat. Mengabaikan fungsi hutan secara luas tentu akan merugikan negara-negara pemilik hutan, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun politik.
2. Mekanisme REDD pada prinsipnya menawarkan kepada negara-negara yang memiliki hutan (termasuk Indonesia) untuk menjaga dan bahkan mengunci kawasan hutannya dengan imbalan berupa "dana santunan". Tawaran ini dengan sendirinya akan membatasi akses dan partisipasi masyarakat lokal terhadap hutan, setelah hutan berubah menjadi global common goods.
3. REDD pun akan mengaburkan (menyulitkan) proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan kehutanan, mengingat kesanggupan mereka (penjahat kehutanan) memenuhi kewajiban untuk membayar (willingness to pay) sesuai dengan skema REDD. Dengan begini, posisi Departemen Kehutanan pun akan dilematis dan kontraproduktif dengan usaha nasional dan internasional dalam antisipasi perubahan iklim.

Keprihatinan REDD justru lebih condong pada melanggengkan industri kehutanan agar tetap eksis memanfaatkan kayu melalui mekanisme insentif yang ditawarkan.

“Pasar Karbon" [ 1 ]

2008-02-07T23:07:00.000-08:00

Meredam Kegagalan Pembangunan Global

Gagalnya Regime Global
krisis energi global adalah persoalan ekonomi politik yang merupakan soal penguasaan akses ekonomi, alokasi sumber ekonomi, dan distribusi manfaat atas sumber-sumber ekonomi. Ini adalah soal siapa yang memperoleh manfaat (keuntungan), siapa yang menanggung biaya eksternalitas, diantaranya adalah biaya kerusakan/pencemaran lingkungan. Krisis lingkungan global adalah soal tatanan sosial-ekonomi yang tidak adil.

Secara umum sebagian besar penduduk negara –negara kaya dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat penghisapan terhadap kekayaan alam dan modal sosial di negara-negara selatan atau negara yang lebih miskin, serta terhadap kelompok yang lebih rentan pada umumnya. Gaya hidup dan pola konsumsi mereka bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan hidup dan tatanan sosial akibat eksploitasi yang membabi buta di negara-negara yang menjadi sumber penghisapan.

Perubahan iklim merupakan hasil persamaan yang kompleks dari gagalnya model pembangunan skala global. karena itu setiap upaya untuk menghindari pemanasan global dan perubahan iklim serta upaya-upaya beradaptasi pada kondisi atmosferik yang berubah juga tidak sederhana. Melihat kembali persoalan hubungan antar bangsa, negara, dan individu yang terjadi selama berabad-abad dan tidak kunjung berubah, tidaklah layak menafikan kondisi ketidak adilan yang masih terus menerus terjadi.

Indikasi Biopiracy dibalik konservasi OU

2008-02-05T01:02:00.001-08:00

Sebuah temuan laporan investigasi Biopiracy II di Indonesia

Orang asing yang datang ke wilayah kerja konservasi orang utan, sering kali mempelajari cara hidup orang utan di pedalaman hutan gambut Kalimantan tengah. Mulai dari makanannya dan beberapa dedaunan yang biasa di gunakan orang utan untuk tubuhnya agar terhindar dari gigitan serangga, nyamuk, serta ketahanan hawa dingin. Yang lebih mengejutkan, orang utan sering memakan daun tertentu ketika akan melahirkan anaknya. Menurut warga, bahwa daun tersebut memiliki khasiat sebagai pelancar (pelungsur) ketika orang utan melahirkan anak dengan selamat.

Apa yang dimaksud Biopiracy? Barang yang satu ini adalah sebuah aktivitas yang memiliki pengaruh atas hilang atau diambilnya sesuatu benda, barang tertentu disuatu yang bersifat kekayaan sumberdaya alam (tumbuhan-daun-akar-biji-dlsb, hasil kerajinan, peninggalan sejarah dlsb), wilayah atau Negara tanpa memberitahukan pemilik wilayah atau Negara dengan alasan apapun. Kata biopiracy berasal di dasari oleh kata conspiracy (persekongkolan)– dan biodiversity (keanekaragaman hayati), personal, lembaga yang secara sengaja untuk melakukan tindakan kejahatan.

Dipenghujung akhir Januari 2008, sebuah diskusi kecil dipinggiran warung desa Keladan Kacamatan mentangai Kabupaten Kapuas, sekumpulan warga kampong yang sedang mengikuti pendidikan kader politik Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG). Dalam diskusi tersebut, bertopik sebuah hewan yang namanya Orang Utan (OU) yang sedang diupayakan penyelamatannya oleh lembaga konservasi di Kalimantan Tengah bernama BOSF (Borneo Orang Utan Survival Foundation).

Menurut cerita salah seorang yang pernah menemani seorang peneliti dari Luar Negeri tentunya orang asing di wilayah kerja BOSF, yang berhubungan dengan orang utan, menuturkan, bahwa orang asing itu mengaku bukan orang BOSF, tetapi mendapat ijin dari BOSF untuk kegiatan penelitian di wilayah kerjanya. Mereka dari perguruan tinggi luar negeri yang juga dibiayai oleh sebuah perusahaan obat. Penelitian yang dilakukan adalah mencari beberapa tumbuhan baik daun, buah, akar yang sering dikonsumsi oleh OU. Misalnya; dedaunan yang digunakan OU untuk digosokan ke tubuhnya agar OU tidak di gigit serangga atau nyamuk, dedaunan untuk dimakan agar OU tidak merasakan hawa dingin. Selain itu ada jenis daun yang biasa digunakan OU ketika OU mau melahirkan anaknya. Menurut keterangan warga, OU itu memakan dedaunan ketika mau melahirkan sebagai pembantu melancarkan lahir. Dan beberapa dedaunan dimakan OU pada saat setelah melahirkan.

Hewan primate dalam dunia medis yang kita kenal salah satu hewan untuk uji coba jenis obat-obatan dalam mengetahui manfaat dan kegunaan serta dosis yang dipakai. Pilihan OU merupakan sangat cocok, bila OU sendiri bagian dari penemu obat-obatan tersebut dimana dalam kehidupan sehari-harinya mengkonsumsi semua jenis tanaman hutan yanag berkhasiat untuk medis. Cerita sebelumnya, ada seorang warga Dusun mengkatip di Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan kalteng, pernah mengirimkan contoh buah manggis hutan kepada seorang peniliti yang pernah datang ke desanya sekitar wilayah kerja konservasi OU. Buah manggis utan ini, di menurut sumber lain, di yakini sebagai obat mencegah HIV/AID. Karena, menurut sumber lagi, HIV/AID pertama kali muncul di tularkan oleh sejenis hewan jenis primate besar di Afrika. Semenetara itu, laporan dari penduduk yang bermukim di sekitar kawasan konservasi OU, sering kali kedatangan dan melihat lalu lintas orang asing masuk ke kawasan konservasi tersebut dengan urusan penelitian OU dan hutannya. Sejak awal tahun 2004 sampai sekarang masih terus terjadi kunjungan orang asing sebagai peneliti. Sampai laporan ini dituliskan, belum ada kabar datang dari menerima buah manggis utan yang dikirim penduduk.

Pada kesempatan yang sama, aktivis local di Kota Kapuas juga menanyakan kepada Dinas dan Intansi terkait urusan hutan. Sejauhmana pengetahuan Dinas dan Instansi local mengetahui tentang para peneliti asing yang keluar masuk wilayah kerja konservasi OU? Jawabannya sangat datar, bahwa, mereka sedang melakukan penelitian OU dan upaya meneyelamatkan OU dari ancaman kepunahan. Lalu, apa saja yang diteili, jawabnya ya OU, titik. Dari jawaban ini sebagian besar aparat pemerintah daerah dan Dinas terkait tidak mengetahui secara jelas apa yang sedang terjadi di wilayah kerja konservasi OU. Apakah sedang terjadi Biopiracy terhadap sumber-sumber keanekaragaman hayati atau menggunakan Ou sebagai “kelinci” percobaan di habitatnya untuk kepentingan medis atas alasan penyelamatan musnahnya OU di Dunia.

Indikasi Biopiracy atas kekayaan sumberdaya keanekaragaman hayati di Indonesia sudah terjadi sejak awal tahun 1990. Dalam laporan pertama tahun 1998, disebutkan, bahwa sejumlah peneliti asing telah melakukan “pencurian sumber-sumber genetika Indonesia” yang menggunakan kendaraan penelitian melalui lembaga-lembaga konservasi hutan di Indonesia. Perusahaan yang terlibat adalah perusahaan dari Prancis, Jepang, Amerika. Praktek ini diketahui melalui riset kehutanan secara kimia dan fisika, ketika wala 2000, dimulailah, riset primate sebagai bagian dari kendaraan untuk melakukan praktek biopiracy atas kekayaan genetika. Praktek ini didukung oleh sejumlah perguruan tinggi terkemuka, lembaga konservasi international besar di Indonesia. [koes/31/01/2008]

Menjahit Kader Politik dari Kampung

2008-02-03T23:42:00.000-08:00

Inisiatif ARPAG untuk menyediakan kader-kader politik

Pelatihan kader rakyat untuk anggota Aliansi Rakyat Pengelola Gambut (ARPAG) telah dilakukan di 2 tempat di desa Keladan [28 s/d 29 Januari] dan Mengkatif [24 s/d 25 Januari]. Peserta berjumlah sekitar 62 orang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 22 orang perempuan. Pesereta mewakili organisasi rakyat petani karet, himpunan petani rotan, perempuan pengrajin rotan, petani padi sawah di fasilitasi oleh Petak Danum atas kerjasama Sawit Watch Bogor. Fasilitator Koesnadi Wirasapoetra dari SHI Jakarta.

Selepas dekralasi ARPAG tanggal 8 Desember 2007, menghasilkan rekomendasi politik dan kepengurusan baru sebuah organisasi rakyat yang meliputi 52 Desa, 61 organisasi rakyat tersebar di 3 Kabupaten Kota Kalimantan Tengah. Salah satu resolusi yang ditekankan adalah rakyat menggugat atas model pembangunan yang gagal di prakarasi oleh negara-negara maju yang berwatak neoliberalisme cenderung menghisap dan menindas rakyat sampai kepelosok pedesaan. Kondisi ini, rakyat tidak bisa membiarkan, rakyat harus bergerak melawan atau diam tertindas.

Penyelenggaraan pendidikan kader rakyat yang dilakukan secara bertahap terfokus pada penguatan pemahaman dan pengelola organisasi rakyat di pedesaan. Menurut keterangan Direktur Eksekutif Petak Danum salah satu NGO yang berdomisili di Kota Kapuas Kalteng, ”bahwa training ini merupakan salah satu mandat MUBES ARPAG dalam menciptakan kader-kader rakyat ditingkat OR, karena keanggotaan ARPAG adalah OR, maka pemimpin dan anggota OR lah yang harus di training terlebih dahulu” katanya seraya optimis. Peserta pendidikan dari 7 Desa untuk angkatan pertama, untuk angkatan kedua akan melibatkan anggota di 10 desa dan seterusnya. Dalam tahun 2008, rencananya target ARPAG akan melakukan training sebanyak 240 kader rakyat di organisasi rakyat. Training akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Ini merupakan mandat program 2008. Kemudian training kader dasar tetap dilakukan sampai tahun 2010 yang akan menghasilkan 1.000 kader. Kemudian kader-kader yang telah mendapat training dasar, akan mendapat training kader pengurus dan kader politik di ARPAG. Organisasi ARPAG harus melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang dapat melakukan pergerakan untuk perubahan yang lebih baik bagi rakyat di sekitar Gambut.

”kalau anggota ARPAG tidak memahami dan tidak mengerti landasan organisasi, maka ARPAG akan menjadi sekumpulan organisasi dan rakyat yang hanya menjadi pengrajin....” kata Sekjen ARPAG. ”Arpag akan mendorong kekuatan politik alternatif, walaupun ruang lingkupnya terbatas di kawasan gambut..”. Arpag juga sedang menguatan sistem ekonomi rakyat melalui beberapa inisiatif anggota dalam mendorong percepatan demokrasi ekonomi rakyat, melalui identifikasi potensi sda, membuka akses pasar, membangun jaringan ekonomi dan membentuk lembaga ekonomi. Lembaga-lembaga ekonomi ini salah satu kekuatan logistik arpag dalam bergerak. (kws.02/02/08)

KUBU RAYA, BAHAN PANGAN dan INDUSTRI RAKYAT

2008-01-20T18:28:00.000-08:00

Catatan Perjalanan [ 4 ]

Diwilayah paling selatan provinsi Kalimantan Barat, baaru saja di deklarasikan Kabupaten Baru sebagai pemekaran wilayah dari sebuah perjalanan perkembangan kota dan kabupaten di provinsi ini yang baru saja menyelesaikan putaran pesta demokrasi melalui pilihan raya Gubernur.

Dari gerografi wilayah, Kubu Raya memiliki sumber agraria (tanah) yang datar dan rata dipenuhi dengan hamparan sawah. Artinya, kedepan Kabupaten Baru ini memiliki catatan penting untuk menjadi kabupaten yang dapat memasok bahan pangan bagi warganya dan warga kota lainnya dalam bentuk bahan pangan beras, jangung, kedelai, sagu. Pilihan Kabupaten yang memberikan perhatian penting pada agrobisnis tentunya didukung dengan infrastruktur dan teknologi yang mendukung. Misalnya, Kabupaten ini segera membangun Pusat Pelatihan Pertanian untuk bahan pangan, mencetak penyuluh-penyuluh pertanian yang tangguh dan memiliki dedikasi pada penyediaan pengetahuan dan teknologi untuk bahan pangan. Menyiapkan sebuah balai riset dan teknologi yang cukup untuk mengembangkan indusrti pertanian yang ramah terhadap lingkungan dan tepat serta berguna bagi petani yang akan menggunakannya.

Kalau saja, penduduk Kubu Raya ditambah dengan 2 atau 3 Kabupaten Kota lainnya di Pontianak bisa dipenui kebutuhan bahan pangan berasnya, maka, ini merupakan salah satu kesuksesan besar bagi kabupaten baru untuk berkontribusi pada warganya. Krisis kedelai, adalah salah satu yang harus dijawab sekuat mungkin sebagai bagian dari anti tesis import terhadap kedelai bagi industri kecil tahu dan tempe lokal. Catatan lainnya, jangan pergerekan kabupaten ini dengan cara membangun mega mall, dan prasarana yang belum tentu memberikan daya keselamatan warga kota dan masyarakat kecil, disamping itu, bila pembangunan Kabupaten Kubu raya mengarah ke ”metropolis”, sebenarnya Kabupaten ini sedang memberikan pendidikan ketergantungan atau konsumerisme atas apa yang sedang terjadi di kota dan kabupaten lainnya. (Koesnadi Wirasapoetra, 20 Januari 2008)

Sang Gubernur Terpilih dan Air Bersih

2008-01-20T18:27:00.000-08:00

Catatan Perjalanan [ 3 ]

Geliat kota khatulistiwa yang setahun terus bergerak dan bertambah penduduknya adalah gambaran kota yang merangkak dari kota kecil menuju kota Metropolitan di wilayah Borneo. Banyak pengunjung menganggumi perkembangan kota ini, termasuk saya misalnya. Dulu sekitar tahun 1994 saya pernah ke pontianak, kota ini sangat sederhana dan biasa-biasa saja, sekitar lebih dari 10 tahun ini kota ini sangat pesat 5 tahun terakhir.

Pemilihan raya Gubernur Kalbar baru saja usai, dimenangkan oleh Bapak Cornelis yang merupakan salah satu calon dari PDIP. Beban beratnya ada di pundak untuk memberikan sedikit wajah lain dari Kota Pontianak bagian dari provinsi Kalimantan Barat. Sebagai pusat Ibukota Provinsi, tentunya, dambaan warga kota adalah air yang mengalir selama 24 jam tanpa henti dalam waktu 12 bulan berjalan. Sayangnya, dambaan ini masih harus dipikirkan bersama dengan kebijakan sang Gubernur untuk warga kota. Kota yang dialiri sungai besar ini tidak dapat menjawab kebutuhan air bersih warganya saat musim kemarau setiap tahun, selalu, aliran air macet dan kering, karena sang pemilik usaha emoh berpikir untuk melayani konsumen dengan baik dan bertanggungjawab sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara. Kecuali, sang pebisnis birokrat ini mengeluh rugi-rugi- dan rugi, tidak pernah keluhan warga yang rugi, rugi tidak dapat air bersih dalam 3 bulan setiap tahun.

Pontianak yang sering banjir dan suka kekeringan air di bahan baku produski air tidak pernah berniat mengatasinya, minimal menggunakan sistem cek dam untuk suplai air baku bagi PDAM, bila PDAM tidak membangun ini, maka warga kota tetap menjadi menikmat kriris air bersih. Waduk atau dam minimal dibuat diantara kota desa untuk mengendalikan banjir dan pasokan air baku PDAM. Lalu bagaimana Sang Gubernur menyiasatinya untuk para pemilih dan warga kota yang harus bergandeng tangan? Bergandeng tangan bukan untuk mengamankan jabatannya, tapi penuhi dulu air bersih ini PR yang sangat mudah dan sederhana, tentu saja sejalan dengan memperbaiki lingkungan hidup di regional Kalimantan Barat. (Koesnadi Wirasapoetra, 19 Januari 2008)

Lahan Pangan dan Kota Bergerak

2008-01-20T18:24:00.000-08:00

Catatan Perjalanan [ 2 ]

Sepanjang jalan Arteri Soepadio dan A yani menuju bandara, kita masih melihat hamparan hijau yang merupakan atraksi menuju kota pontianak. Hamparan sawah yang entah sejak kapan ini di kelola oleh petani di sebuah ekosistem gambut. Ini adalah salah satu pemandangan menarik bagi pengunjung yang baru ke pontianak dari sebuah kota metropolitan yang tidak ada menemui persawaahan.

Sawah yang menghampar tidak rata pertumbuhan tanaman padinya, mungkin sebab tidak adanya hujan selama lebih 10 hari, itu menurut pak supir yang memberi informasi. Udara yanag panas dan kering, menunjukaan informasi supir ini tidak main-main. Sampai distribusi air bersih dari PDAM saja katanya, tersendat-sendat. Apalagi kalau kemarau panjang, sudah asap tebal sulit bernafas, air sulit didapat, nyaris kering kota pontianak.

Tetapi diantara hamparaan, terlihat bangunan-bangunan yang berdiri, walaupun tidak rapat posisinya, minimal luas hamparan sawah yang cukup untuk memberikan paban pangan penduduk kota pontianak atau Kabupaten Baru Kuburaya, akan menyusut ketika permintaan lahan sawah yang memiliki letak dan peluang bisnis kota semakin di gusur. Lalu, mengganti bahan pangan yang ini dari mana. Jangan-jangan ini salah satu potret lain pulau jawa yang sudah tidak bisa mempertahankan sawah untuk bahan pangan. Nampaknya, sawah di sepanjang jalan ini memang tidak di urus dengan baik, soal irigasinya, soal teknologinya dan lain sebagainya, dan akan menjadi areal perebutan pebisnis dan petani yang akan berali ke wajah kota baru Kuburaya. (Koesnadi Wirasapoetra, 19 Januari 2008)

Asap dan Air

2008-01-20T18:21:00.000-08:00

Catatan Perjalanan [ 1 ]

Tepat jam 09.30, pesawat baru saja diberangkatkan menuju kota pontianak, kabar ini sudah melalui terlambat 2 jam sebelumnya. Ternyata, kondisi cuaca Pontianak diselimuti kabut asap, sehingga semua maskapai kepontianak terhambat.

Awan sedikit berasap, saya sudah membayangkan, kondisi kesehatan masyarakat kota pontianak sangat terganggu, walaupun asap tidak setebal tahun lalu. Selain asap di pontianak setiap tahun, maka soal air bersih yang mengalir dari pipa PDAM juga menjadi masalah bila musim tidak datang hujan. Air yang ada mengalir sangat terbatas, bahkan sampai kering tidak mengalirkan air, mengirit air sudah menjadi kebiasaan lama bagi penduduk kota pontianak agar tetap menyimpan air dalam waktu tertentu.

Kesulitan air bersih bagi warga kota merupakan persoalan paling pokok di pontianak, walaupun usai perayaan pilihan raya Gubernur, agenda pemenuhan air bersih tidak pernah terlintas dari warga kota untuk kontrak politik. Sudah lebih 5 tahun terakhir ini terjadi. Suplai bahan baku PDAM kota mengandalkan dari air sungai, tetapi bila kemarau sungai ini tercemar air laut yang terus menjorok kewilayah hulu. Dan yang paling tidak dimerngrti, PDAM tidak memiliki cadangan bahan air baku untuk produksinya, misalnya sebuah waduk yang disediakan. Waduk ini bisa juga memberikan nilai tambah untuk mengendalikan banjir kota pontianak bila musim hujan tiba. Minimal Gubernur Cornelis sudah memperhatikan ini, kalau menurutnya mari bangun kalbar dengan bergandeng tangan, siapa yah yang mau mengingatkan ini, agar pontianak kota yang padat aktivitas bisnis ini tidak krisis air bersih. (koesnadi, 18 Januari 2008)

WARGA KAMPUNG MULUY

2008-01-13T01:46:00.000-08:00

Kelola Listrik Microhydro Untuk Selamatkan Air dan Biodiversity

Koesnadi Wirasapoetra
Disajikan untuk dedikasi orang Kampung Muluy dalam menjawab perubahan iklim global

Warga Muluy dibawah tekanan

Letak geografis kampong ini berada di kaki gunung lumut Kabupaten Paser Kalimantan Timur, secara administratif berada di Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser memiliki jumlah penduduk 160 jiwa. Orang mengenalnya penduduk di Kampong Muluy yang merupakan salah satu masyarakat asli di Pulau Borneo.Secara ekologi, Kampung Muluy dan Gunung Lumut memiliki keragaman jenis tanaman dan hewan yang kaya, merupakan salah satu wilayah potensial tangkapan air bagi 3 (tiga) DAS (Daerah Aliran Sungai) diantaranya Kendilo, Telake dan Kesunge yang memberikan kontribusi pasokan air bersih untuk 5 Kacamatan (Long Ikis, Batu Kajang, Muara Komam, Long Kali dan Ibukota Kabupaten Paser). Wilayah geografi Gunung Lumut juga tidak luput dari ancaman investasi perkebunan kelapa sawit.

Saya sering kali mengunjungi desa atau kampong di pedalaman Kalimantan, mulai dari wilayah Timur sampai ke Barat, dari Tengah sampai ke Selatan. Saya mengenal kampong ini sejak tahun 1990an, ketika itu, sedang terjadi sebuah peristiwa konflik tanah antara masyarakat local (Paser) dengan perusahaan perkebunan PTPN XIII di Kabupaten Paser. Menurut sumber pemerintah local, perusahaan kebunsawit PTPN XIII ini telah menggusur sekitar 40.000 ribu jiwa masyarakat local yang berkebun karet, rotan, pisang, kemiri dan tanaman hutan kampong (adat) tanpa ganti kerugian sama sekali. Proyek perkebunan yang dibiayai oleh Bank Dunia sejak tahun 1980, ini menempati lokasi areal di 3 Kecamatan (Kuaro, Long Ikis dan Paser Balengkong) yang didalamnya terdapat 40 Desa/Kampung. Dari persitiwa ini, ketika masyarakat berkumpul, saya bertemu dengan penduduk Kampung Muluy yang sengaja datang atas undangan kepala adapt besar. Walaupun, kampungnya jauh dari peristiwa penggusuran. Tetapi, tokoh adat dan pemuda Muluy memiliki solidaritas yang kuat atas “bangsa” suku Asli yang sedang mendapat tekanan kuat dari penguasa.

Dari ceritanya yang di tuturkan kepada saya, orang Muluy sebenarnya orang Paser. Mereka tidak biasa menyebut Dayak, karena kata dayak tidak ada dalam kamus sejarah bangsa Muluy. Menurut ceritanya lagi, Orang Muluy berasal dari migrasi ratusan tahun lalu dari sekitar Gunung Kasali yang tertelak di perbatasan Kalimantan Timur dan Selatan dan Kalimantan tengah. Orang gunung kasali juga merupakan migrasi dari Kalimantan tengah yaitu suku luwangan. Kampung Muluy dikenal masyarakat luar sekitar awal tahun 1983-1984, ketika masyarakat Muluy melakukan pemberontakan atas kehadiran perusahaan HPH PT. Telaga Mas yang memasuki wilayah kelola adat Kampungnya. Pemberontakan Muluy dengan cara membakar truk logging, membongkar base camp perusahaan dan blockade jalan keluar masuk Kampung yang menuju tempat dimana perusahaan kayu bekerja. Dari peristiwa ini, turunlah tim pemerintah daerah yang dibantu aparat keamanan setempat untuk menertibkan kejadian ini, walaupun tidak ada satu warga yang ditangkap, tetapi pertemuan ini menghasilkan rekomendasi yang cukup menjamin ketentraman orang Muluy, yaitu dengan dikeluarkannya rekomendasi untuk melindungi wilayah kelola adat Muluy. Kemudian tahun 1984, Surat keputusan Menteri Pertanian keluar yang menunjukan bahwa kawasan gunung lumut dijadikan daerah Hutan Lindung dengan luas + 35.000 hektar, yang merupakan sebagian besar wilayah teritorial adat orang Kampung Muluy, yang mendapat tekanan dari luar Kampung, misalnya kegiatan HPH, Hutan Tanaman Industri, Pertambangan besar biji Besi, Ilegal Logging. Tetapi Hutan Gunung Lumut, bagi orang Muluy sebagai tempat orang muluy hidup dari generasi kegenerasi bersama hutan adatnya.

Energi Listrik dan Menyelamatkan Hutan Adat

Dalam perjalanannya, kampong Muluy terus melakukan pembangunan yang dilakukan oleh warga kampong atas dorongan pemerintah daerah. Saya, pernah bercerita kepada satu pertemuan di kampong Muluy, bahwa kampong ini, bisa memberikan kesejahteraan dan kedamaian warganya, bila di kelola secara baik dan tanpa merusak sumber-sumber alam (hutan, tanah, air dan tumbuhan) yang ada didalamnya untuk meningkatkan ekonomi dan keberlangsungan hidup generasi orang Muluy. Ada banyak model kegiatan diluar Muluy, mulai dari model pembangunan alternative sampai dengan istilah yang sulit dicerna dalam kamus tata bahasa orang asli di Kalimantan. Mulai dari model Ecowisata, ecovillage, dan lain sebagainya. Tetapi, orang Muluy tidak pernah mengadopsi istilah-istilah itu yang dapat membebankan pikiran warga dan tidak bekerja apa-apa. Jelang, awal tahun 2000, orang Muluy datang ke sebuah kantor NGO local (PADI Indonesia), untuk mengutarakan maksudnya, yaitu, ingin memiliki listrik yang dibuat dari sumber alam kampong. Ide ini, bukan sekedar ide, tetapi mimpi yang terus di pikirkan lama oleh warga Kampung. Kemudian PADI Indonesia, mencoba untuk mendiskusikan ditingkat Internal dan mendiskusikan dengan beberapa jaringan kerja di Jakarta, Bogor, Bandung untuk merealisasikan ide dan gagasan bersama ini. Dalam pandangan garis besar program PADI Indonesia, Forest, Food and Energy for People (Hutan, pangan dan energi untuk rakyat) merupakan salah satu operasional penting untuk proses penyelamatan sumber-sumber agraria, air dan hutan serta keanekaragaman hayati di Kalimantan. Di Kampung Muluy, listrik yang tersedia dari bantuan pemerintah daerah berbahan baker solar, biaya operasionalnya mahal ketika harga solar naik. Setiap malam orang Muluy harus keluarkan biaya 10 liter solar dengan harga 1 liter sampai ke Muluy sekitar Rp 7.000/liter (Rp 70.000/hari) Kalau dihitung sebulan, maka orang Muluy harus sediakan dana sebesar Rp 2,1 juta. Dihitung setahun bisa mencapai lebih dari 25 juta. Biaya ini tidak mampu selamanya dilakukan oleh orang Muluy, artinya, ada jalan lain untuk mendapatkan listrik. Menurut orang Muluy angka ini sangat boros dan kalau ada solarnya baik, kalau tidak ada solar mau bagaimana?

Masyarakat Muluy memiliki matapencaharian bertani ladang, berkebun kopi, karet, kemiri dan mencari hasil hutan bukan kayu di sekitar hutan kampong dan sesekali melakukan tambang emas untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Cara menambang orang Muluy hanya dilakukan 2 bulan dalam setahun dan pada tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan secara adat. Sebagian besar warga muluy memiliki pendidikan yang sangat minim, tetapi memiliki impian yang besar untuk mensejahterakan dirinya. Pendidikan formal yang ada jauh dari Kampung, sehingga, orang Muluy nyaris banyak yang tidak sekolah Formal. Sejak tahun 1994, PADI Indonesia mendorong pendidikan Paket A dan B hingga sekarang bagi warga yang belum memiliki kesepatan belajar. Tetapi sejak tahun 2000, di Kampung Muluy dibangun sekolah formal. Menurut orang Muluy, listrik dari energi alam setempat akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi kampungnya. Sejak awal tahun 2005, dimulailah pembangunan listrik dengan model microhydro yang di ambil dari salah satu air terjun yang tersedia di sekitar kampong. Listrik microhydro ini dibangun atas dukungan sebuah bantuan lingkungan GEF/SGP (Global Environment Facility/ Small Grand Programme) yang berkantor di Jakarta. Posisi PADI Indonesia sebagai fasilitator antara GEF dan Warga Muluy pada proses perencanaan bersama, sampai kemudian diminta untuk mengambil peran melakukan proses pendampingan ditingkat lapangan selama pengerjaan program berlangsung. Sementara untuk hal teknis engeneering diminta PT. Cihanjuang Bandung. Microhydro yang dibangun selama lebih dari 10 bulan, melalui tahapan yang cukup berat. Proses pendampingan memanfaatan Listrik Microhydro ini adalah; memfasilitasi ketrampilan teknis pengelolaan dan perawatan ditingkat warga. Energi listriknya mampu sekitar 8.000 watt, yang digunakan untuk 55 rumah warga, 1 unit industri kopi hutan, langgar, tempat belajar warga. Untuk kelancaran perawatan asset Kampung ini, warga menyepakati iuran bulanan sebesar Rp 10.000/unit rumah, ditambah dengan segala iuran wajib bagi warga untuk usaha-usaha lain yang berkepentingan dengan pembangunan Kampung. Menurut salah satu tokoh pemuda Muluy, listrik energi air ini dapat menjamin kelestarian hutan adat Muluy seluas 7.000 hektar, karena debit airnya tetap dipertahankan, dan siapapun tidak dapat melakukan aktivitas di wilayah hutan tersebut. Listrik ini juga dapat memberikan nilai lebih bagi warga Muluy, selain listrik murah dan ramah lingkungan, perempuan Muluy juga diberikan bekal ketrampilan pengembangan kerajinan rotan, mulai dari pengelolaan sampai pemasaran serta proses belajar mengajar paket A dan B tetap dilanjutkan, sehingga listrik digunakan sarana belajar malam, dan warga Muluy akan membuat industri kopi hutan sekala rumah tangga, dimana mesin giling kopinya didapat dari listrik microhydro. (Kws, 10 Januari 2008)

PLTN, masih ngototkan?

2008-01-08T01:59:00.000-08:00

Tenaga nuklir mulai dilirik ASEAN. Para menteri enerji negara-negara Asia Tenggara tersebut menjadikan topik pemanfaatan dan keamanan enerji nuklir sebagai agenda utama pertemuan Agustus 2007 di Singapura. Indonesia, Vietnam dan Thailand memiliki rencana membangun, PLTN, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir pada tahun 2020. Rencana ini dibuat untuk menyikapi krisis enerji akibat makin mahal dan sulitnya minyak mentah. Aktivis lingkungan hidup di Asia Tenggara keberatan atas ide pembangunan PLTN. Pemanfaatan tenaga nuklir dianggap lebih banyak kerugian ketimbang keuntungan. Indonesia memasukan PLTN dalam strategi pembangunan jangka panjang. Karena dianggap menyelesaikan masalah kekurangan enerji secara lestari.

Namun, sungguh, perlukah Indonesia membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir?

Kepala Pusat Diseminasi Iptek Nuklir DR. Taswanda Tarjo, M.Eng.:
Kita bicara secara teoritis dulu. Bahwa enerji satu gram uranium 235 itu setara dengan tiga ton batubara. Kemudian kita melihat kebutuhan enerji sampai tahun 2025. Sudah dipastikan industri ke depan akan bertambah. Kemudian penduduk bertambah. Otomatis penggunaan enerji akan bertambah. Karena penggunaan tersebut pasokan listrik harus kita tingkatkan. Setelah itu kita lihat kemungkinan-kemungkinan dari mana saja yang kita bisa pasok.

Batubara bisa. Tapi masalahnya adalah batubara yang kita hasilkan itu adalah batubara-batubara yang muda. Jadi tidak cukup. Pada saat kita buat pembangkit listrik, yang harus kita perhatikan adalah masalah keselamatan dan ekonomi. Output dari listrik itu harus murah. Kemudian kita coba yang lain yaitu geotermal. Kita optimalkan. Kemudian micro hydro(pembangkt listrik tenaga air) kita optimalkan. Angin kalau bisa. Walaupun di Indonesia kemungkinan sangat kecil karena kecepatannya sangat rendah. Dengan melihat potensi itu, kita sudah optimalkan. Namun ternyata sampai 2025 ini opsi Nuklir tetap dibutuhkan.

Yang jelas Perusahaan Listrik Negara sudah mematok bahwa per KWH itu harganya 4 sen Dolar. Nah PLTN bisa menawarkan 3,5 sen Dolar. Jadi sedikit lebih murah. Selain itu PLTN bisa dibilang bersih lingkungan. Limbah yang dikeluarkan PLTN itu bukan limbah seperti dari pabrik kimia atau sejenisnya. Yang paling ditakutkan dari PLTN adalah limbah dari bahan bakar bekas yang radioaktif-nya tinggi. Kemudian meluruhnya lama. Memang ini berbahaya tapi sekarang sudah ada teknologi bagaimana mengatur limbah ini. Pertama bahan bakar bekas ini disimpan dalam suatu penyimpanan ketat selama 15-20 tahun.

Kemudian setelah itu dipindah ke tabung-tabung sementasi dan disimpan di tempat tertentu yang kira-kira selama beroperasi 60 tahun disimpan di PLTN itu sendiri. Limbah ini memang bukan limbah daur ulang dan senantiasa berbahaya kalau radiasinya keluar. Namun kalau sudah disementasi tak akan bisa keluar. Selain itu juga bisa diadakan penyimpanan limbah lestari. Dan ini semua kan diperiksa oleh lembaga internasional. Yang utama adalah jaminan pasokan enerji sampai 20 sampai 50 tahun ke depan.

Kepala organisasi lingkungan hidup WALHI Jawa Timur Ridho Saiful:
Itu hanya orang bodoh yang bilang seperti itu. Artinya kalau itu jadi pernyataan resmi bahwa PLTN satu-satunya jawaban maka itu pernyataan dari intelektual keblinger lah, kalau nggak gunakan kata bodoh. Karena saya harus belajar ke masyarakat untuk mengakui lebih pintar. Kalau anda melihat langsung di Jawa Timur itu ada beberapa pembangkit listrik yang bisa dilakukan masyarakat yang berkelanjutan dan sangat bermanfaat, biaya murah dan tanpa bahaya. Misalnya micro hydro dari saluran air. Kemudian ada penemuan dari gelombang laut, angin, dari sinar matahari. Dan banyak lagi.

Apa yang bisa menjaminkan kalau PLTN tidak berbahaya dan kita sebenarnya lebih punya solusi-solusi yang murah, ramah lingkungan dan tidak membahayakan. Kita lihat semua pembangunan infrastruktur enerji, itu semua orientasinya padat modal. Dan cukup banyak kisah bahwa di negara-negara berkembang proyek-proyek enerji skala besar seperti ini adalah proyek-proyek sampah. Karena di Eropa sebenarnya telah terjadi komitmen pengurangan besar-besaran PLTN. Di kita sebenarnya masih banyak cukup potensi yang sebenarnya tidak harus nuklir.

Kita ini sebenarnya ingin membicarakan ketahanan enerji kan. Sayangnya cara mendesain ketahanan itu selalu, pertama, dengan pendekatan padat modal. Selalu membutuhkan modal besar dan yang dilibatkan itu sebenarnya bukan pemberdayaan masyarakat lokal, tidak ada proses pencerdasan. Kemudian yang kedua, kita ini tidak berani menghargai karya-karya anak bangsa yang sudah menemukan bahwa enerji itu tidak selamanya terpusat. Maksud saya buatlah yang kecil tapi multi lokal. Ini soal mau atau tidak saja. Orientasinya ini mau diserahkan atau mau dikuasai pemodal atau diberikan pemberdayaannya ke rakyat.

Kemarin itu ada penemuan masyarakat di Batu, Malang, selain micro hydro, mereka dari kotoran sapi bisa menyalakan lampu. Ketika mesinnya adalah diesel yang enerjinya dibangkitkan oleh biogas. Biogas itu seperti gas yang bisa memicu kompor elpiji. Dan sudah percobaan, juga di Bengkulu, itu berhasil.

Mari berkomitmen nyata terhadap perkembangan dan menerapkan enerji-enerji alternatif yang sudah dikembangkan rakyat. Jadi itu satu soal di mana orientasinya selalu pembangunannya padat modal itu tadi. Yang kemudian jadi proyek hutang luar negeri. Proyeknya hutang, nggak berhasil, defisit, enerjinya nggak maksimal, hutangnya belum lunas, rakyatnya yang harus nanggung.

Pendengar Radio Nederland:
Dari AAS di TASIKMALAYA,kalo memang di perlukan boleh2 saja asal bisa mengatasi dampak negatipnya. 6281802032...

Tidak setuju.karena tidak sesuai dg resiko yg ditimbulkan apa artinya setengah sen kalau fatal akibatnya. apa jaminan uranium dr negara pemasok bagaimn bila diboikot.dipermainkan harganya.belum akibatnya.apa arthi setengah sen? 628156315...

Perlu dan biarlah PLTN dan pembangkit listrik yg lain sama2 dijalankan agar kita bisa tahu untung rugi masing2. Pujiharjo Cibadak Sukabumi 628179049...

Indonesia mau pake PLTN? Pasti akan mnambah bncana rakyat Indonesia. Lagi bncana lapindo jg tdk bs mngatasi apalagi nuklir? Tidak prlu deh Indonesia pake PLTN. 6281828...

Selamat pagi bung menurut saya tidak perlu apalagi utangan tapi pemerentah kita ini kan senang kalo dapat utangan dapat precikan kali ,tidak perlu pltn. kalo modal sendiri kecil itu baru. 628131988...

Jangankan setengah sen gratispun rasanya terlalu besar resiko nya dan terlalu banyak aspek yg tidak pasti.mulai dari pasokan uranium.rsk bocor boikot bahan,harga sampaike penyimpanan sampah,kalaupun bisadi daur ulang tentu biayanya sangatamat mahal jadi setengah sen disini hanya daya tarik instan?tks yose p.r.a.sukabumijabar.bravo RANESI 628156315...

Kusdinarno, Dk.NGRAHU, Ds.KALITENGAH, Kec.WEDI, KLATEN,JATENG. Menurutku di Indonesia tdk perlu mendiri- kan tenaga listrik dgn nuklir karena di Indonesi a rentan bahaya gempa tektonik maupun vulkanik. Jangan punya cita-2X meodirikan PLTENAGA NUKLIR. Saya biar tdk mrin- ding mbayang- kan bahaya ledakan nuklir. 628132874...

Borneo Institute

2008-01-08T01:14:00.000-08:00

Sebuah Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang kajian strategis borneo dalam bidang sosisl-ekonomi, budaya, hokum, politik dan pertahanan. Lembaga ini didirikan berawal dari situasi dan kondisi geopolitik pulau Borneo yang berada di bawah bayang-bayang regime keuasaan global kapitalisme telah memberikan sumbangan kerusakan sumberdaya alam dan memperlemah posisi tawar masyarakat sipil di Pulau Borneo. Lembaga ini didirikan dari proses yang panjang sejak awal tahun 2003, dideklarasikan di Bali tanggal 30 Nopember 2007, melalui serangkaian penggalian informasi pada gerakan-gerakan sosial, politik dan ekonomi di pulau Borneo, memberikan iluatrasi pilihan untuk berdirinya sebuah lembaga yang dapat memberikan satu alternative pilihan bangunan kerangka kerja organisasi masyarakat sipil untuk proses pembangunan pulau Borneo masa depan dalam bingkai Indonesia bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat sebagai pilihan menuju tatanan masyarakat pulau Borneo.

Borneo Institute didirikan untuk mewujudkan masyarakat pulau Borneo kritis, progressif dan mandiri dalam aspek social ekonomi, budaya, hokum, politik dan keamanan yang mengacu pada keadilan social, demokratisasi, keselamatan dan kelestarian sumber-sumber daya alam. Untuk mencapai tujuan ini, The Borneo Institute mengemban misi organisasi untuk: 1) Mengembangkan kerangka kerja pemikiran alternative untuk pembangunan melalui kajian strategis isu-isu seputar pulau Borneo, 2) Mengembangkan kemampuan, skill gerakan masyarakat sipil dalam menjawab tantangan masa depan pulau Borneo dan 3) Mengembangkan mekanisme informasi dan komunikasi yang transparan, demokratis dan berkeadilan dalam mendorong pembangunan pulau Borneo masa depan.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya:

1. Melakukan riset dan kajian strategis dibidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, politik dan keamanan Borneo yang dapat memberikan sumbangan pemikiran alternatif dan strategis sebagai pilihan pada proses pengelolaan sumberdaya alam, demokratisasi kerakyatan, reformasi TNI, dan Penegakan Hukum serta HAM di Pulau Borneo.

2. Melakukan fasilitasi pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan assistensi teknis bagi pengembangan kelembagaan dan program organisasi non pemerintah di Pulau Borneo.

3. Mengupayakan transformasi sosial, politik dan ekonomi melalui media informasi dan komunikasi baik cetak, elektronik dan visual dokumentasi dalam mendorong percepatan pembangunan di Pulau Borneo.

Alamat Kontak: Jl. Sempur Kaler No 28, Sempur Bogor Jawa Barat

ü Koesnadi Wirasapoetra (0816 202 321)

Email: basap.indo@gmail.com